BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Staf Ahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (20/4/2026).

Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah mengenai pentingnya keseriusan dalam mengendalikan inflasi.

​Tomsi menekankan agar pemerintah daerah tidak menganggap remeh fluktuasi harga bahan pangan. Menurutnya, terdapat 227 juta penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori rentan terhadap kenaikan harga pangan, sehingga setiap kenaikan, sekecil apa pun, akan sangat berdampak pada kesejahteraan mereka.

Baca Lainnya :

• Semangat Hari Kartini 2026, Pemprov Lampung Dorong Perempuan Jadi Motor Pembangunan0
• Pemprov Lampung–Kodam XXI/Raden Intan Tingkatkan Kapasitas Bersama di Bidang Komunikasi Publik0
• Lampung Siapkan Atlet Domino ke Nasional Lewat Kejurprov ORADO 20260
• Sekdaprov Marindo Kurniawan Buka Kejuaraan Pencak Silat Gubernur Cup I Tahun 20260
• Wagub Jihan Nurlela Terima Kunjungan Organisasi Lingkungan Internasional EDF0

​"Saya ingin menjelaskan lagi ya bahwa masyarakat kita yang sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan miskin menuju sedang, itu jumlahnya 227 juta orang. Yang sangat terpengaruh dengan harga bahan makanan, kenaikan sedikit-sedikit ini," tegas Tomsi dalam arahannya.

​Tomsi Tobir menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk lebih proaktif dan tidak sekadar memantau harga secara administratif. Ia meminta para pejabat terkait untuk turun langsung ke lapangan guna memastikan stabilitas harga di pasar.

​Dalam rapat tersebut, Sekjen Kemendagri juga menyoroti perlunya empati dari para pejabat. Ia mengingatkan bahwa kondisi pangan di rumah pribadi pejabat tidak bisa dijadikan indikator kestabilan ekonomi nasional.

​"Jangan karena di rumah kita nasi oke, makanan oke, terus kita tidak merasakan itu. (Harus) berpikir keras, berusaha keras, evaluasi keras, itu yang saya harapkan. Saya minta penekanan ini bisa disadari dengan sepenuh hati," tutup Tomsi.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa inflasi pada periode pasca lebaran cenderung lebih rendah dibandingkan inflasi saat periode lebaran.

Meskipun tren menunjukkan penurunan, Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menegaskan perlunya kewaspadaan terhadap komoditas volatile food, terutama pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang secara historis kerap menyumbang inflasi pasca lebaran.

​"Kalau kita cermati 4 tahun kondisi pasca lebaran ini, hampir seluruhnya berada di bawah inflasi yang kondisi lebaran, cenderung lebih rendah," ujar Ateng Hartono.

​Ia memaparkan bahwa komoditas seperti bawang merah, cabai merah, telur ayam ras, dan bawang putih menjadi penyumbang inflasi utama selama periode ini. Di sisi lain, daging ayam ras justru sering menjadi komoditas penyumbang deflasi.

​Terkait Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu ketiga April 2026, Ateng mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam menekan laju inflasi. Tercatat sebanyak 15 provinsi mengalami kenaikan IPH dan 23 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. [MFH/Dinas Kominfotik Provinsi Lampung]