BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan membuka kegiatan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Provinsi Lampung bertempat di Ruang Abung Balai Keratun, Kamis (24/07/2025)

Melalui penyelenggaraan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung berupaya memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC).

Menurut data per-1 Juni 2025, cakupan peserta JKN di Provinsi Lampung telah mencapai 97,05 persen atau setara dengan 8.874.251 jiwa. Namun keaktifannya masih berada di angka 68,97 persen.

Baca Lainnya :

• Aesthetic Clinic Fair 2025 Resmi Dibuka, Lampung Gaungkan Pariwisata Health & Beauty0
• Pemkot Beri Pinjaman Rp100 Juta ke 126 Koperasi Merah Putih Kelurahan 0
• Cermati Usulan Warga, Kelurahan Rajabasa Jaya Gelar Selasa Bersih0
• Gubernur Mirza: Pemprov Lampung – UIN Raden Intan Siap Berkolaborasi Bangun Peradaban dan SDM Unggul0
• Kunjungi Polinela, Gubernur Mirza Tegaskan Pentingnya Pendidikan Vokasi Hadapi Bonus Demografi0

“Angka ini masih harus kita dorong bersama. Pemprov memandang BPJS Kesehatan sebagai mitra strategis dalam menjamin layanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan BPJS Kesehatan menjadi kunci utama dalam memperluas cakupan,” tegasnya.

Dalam upaya mempercepat terpenuhinya Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Lampung, Sekdaprov berencana menggelar pertemuan bersama pemerintah kabupaten/kota yang berfokus pada menyatukan data kepesertaan, menentukan kebutuhan anggaran, serta memperkuat sinergi kebijakan dan regulasi.

Melalui kolaborasi lintas sektor yang solid, Sekdaprov berharap Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Lampung dapat terpenuhi.

“Insya Allah Pemprov Lampung bisa memenuhi UHC, Pemprov Lampung tidak bisa sendiri kalau tidak didukung oleh kabupaten kota maka bukan hanya menggunakan fiskal, tapi regulasi dan kebijakan,” pungkasnya. [MFH/Dinas Kominfotik Provinsi Lampung]