PALAS, MFH,-- Proyek irigasi sepanjang 8.617 meter, yang berada di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, yang merupakan program Instruksi presiden (Inpres) yang dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung masih menyisakan persoalan.

Hal tersebut diketahui setelah para pekerja mengaku menerima upah lebih rendah dari ketentuan. Dugaan pemotongan upah mencuat setelah seorang pekerja mengaku hanya menerima Rp. 85 ribu per meter, sementara anggaran upah yang ditetapkan BBWS mencapai Rp. 95 ribu per meter.

Dugaan pemangkasan upah pekerja pada proyek irigasi beton di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan yang berada di 5 desa, antara lain Sukaraja, Sukabakti, Pematang Baru, Palas Aji dan Palas Pasemah seperti terstruktur dan direncanakan.

Baca Lainnya :

• 17 Sampai 30 November, Polres Lamsel Gelar Operasi Zebra Krakatau 20250
• Ribuan Pelajar Lamsel Perlihatkan Kebangkitan Identitas Budaya0
• KMP Dalom 1 Resmi Beroperasi, Lampung Perkuat Konektivitas Sumatra–Jawa0
• HUT ke-69 Lamsel Dimeriahkan Aksi Jetski Lintas Selat Sunda Ketua TP PKK Zita Anjani0
• Proyek Irigasi BBWS Mesuji Sekampung di Palas Diduga Asal Jadi 0

Informasi yang telah dihimpun dan telah menjadi diterbitkan Portal Berita Online, Media Faktual Hukum.Net pihak BBWS, telah melakukan kesepakatan dengan  para Gapoktan, terkait sistem pengerjaan sampai biaya dan besaran upah pekerja.

Dalam kesepakan,  pengerjaan dilakukan dengan swakelola dengan upah pengerjaan permeter sebesar Rp95 ribu. Tapi fakta di lapangan pihak Gapoktan hanya menerima Rp85 ribu dan  mirisnya lagi, dari jumlah tersebut hanya Rp75 ribu rupiah saja yang dibayarkan kepada pekerja.

Hak tersebut mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi IV, DPRD Provinsi Lampung, Putri Lesti Utami. Dia menegaskan pihaknya BBWS seharusnya berkomitmen sesuai dengan anggaran-anggaran yang digelontorkan oleh Kementerian.

"Hari ini saya akan bertemu dengan temen-temen BBWS, nanti akan saya tanyakan seperti apa, tapi setahu saya, mereka seharusnya komitmennya apa yang menjadi kesepakatan," ucap Lesti, saat ditemui di Desa Bali Agung, usai kegiatan resesnya, Selasa, (18/11/2025).

Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga mengatakan selama ini belum mengetahui dimana saja lokasi program yang langsung dikerjakan oleh kementrian melalui BBWS tersebut.

"itu memang kegiatan BBWS dari kementerian langsung, saya belum mengetahui bagaimana posisinya," tambah dia.

Dia juga akan melakukan pengkajian menyeluruh terhadap proyek jaringan irigasi yang dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung tersebut. Persoalan ini juga berada dalam ruang lingkup pengawasan Komisi IV DPRD Lampung yang membidangi pembangunan infrastruktur. [MFH Sriw]