Rangkaian acara Miss Universe 2025 yang berlangsung di Thailand diwarnai aksi walk-out sejumlah kontestan. Insiden ini terjadi saat sesi pra-kontes pada Selasa, 4 November, menyusul perdebatan antara penyelenggara dan Miss Meksiko, Fátima Bosch.

Rekaman video memperlihatkan Direktur Miss Universe Thailand, Nawat Itsaragrisil, meminta para kontestan untuk mempromosikan negara tuan rumah. Ia kemudian menegur Bosch karena menolak mengikuti sesi pemotretan yang hasilnya akan dibagikan di media sosial. Bosch menyatakan dirinya dilarang oleh direktur kontes Meksiko untuk memposting konten tersebut.

Ketegangan meningkat ketika Itsaragrisil menuntut konfirmasi lisan dari Bosch bahwa dia bersedia memposting tentang Thailand. Saat beberapa kontestan meminta pengulangan pertanyaan, Itsaragrisil menolak dan hanya menanyai Bosch karena menerima laporan terkait tindakannya. Bosch membantah klaim tersebut, namun Itsaragrisil tetap menyebut Bosch "bodoh".

Bosch menegaskan haknya dengan mengatakan, "Karena saya punya suara," dan menambahkan, "Anda tidak menghormati saya sebagai seorang perempuan," sebelum berjalan keluar dari lokasi acara. Beberapa kontestan lain mengikuti Bosch meninggalkan ruangan. Itsaragrisil kemudian meminta siapa pun yang ingin melanjutkan kontes tetap duduk.

Seperti di lansir Viva.co.id, organisasi penyelenggara Miss Universe merespons insiden ini melalui akun Instagram resmi, menegaskan komitmen mereka untuk menjunjung tinggi kehormatan, keselamatan, dan integritas seluruh peserta, staf, dan pemangku kepentingan. Delegasi tingkat tinggi yang dipimpin Direktur Utama Mario Búcaro dikirim ke Thailand untuk memperkuat kolaborasi dengan negara tuan rumah, Miss Grand International Organization (MGI), dan otoritas terkait.

Organisasi menambahkan bahwa mereka akan memastikan lingkungan yang aman dan profesional bagi seluruh delegasi peserta kontes, sekaligus menegaskan dedikasi terhadap perlindungan hak-hak peserta. [MFH / dbs /**]

Presiden Prabowo Bicara Pembatasan Game Daring PUBG Buntut Ledakan di SMAN 72

JAKARTA, MFH,-- Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pembatasan permainan daring (game online) menyusul insiden ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta.

Baca Lainnya :

• Polsek Wonosobo Identifikasi Kebakaran Bagian Belakang Truk Tangki Bermuatan CPO 0
• Ketua Komisi III DPRD Lampung Selatan Laksanakan IPWK di Pematang Baru0
• Ketua Komisi III DPRD Lampung Selatan Yuti Rama Yanti Layangkan Hak Jawab0
• Memaknai HUT ke-80 Korp Marinir, Prajurit dan Jalasenastri Yonif 7 Laksanakan Kunsos0
• Iptu Primadona Laila, Jabat Kasi Humas Polres Tanggamus0

Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai mendampingi Presiden di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (9/11) malam.

"Beliau tadi menyampaikan bahwa kita perlu memikirkan bagaimana cara membatasi dan mencari solusi terhadap pengaruh-pengaruh dari game online," kata Prasetyo, seperti dilansir Viva.co.id.

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo menyoroti dampak negatif sejumlah permainan daring yang dinilai berpotensi memengaruhi perilaku generasi muda, terutama game dengan unsur kekerasan.

"Tidak menutup kemungkinan ada game online yang di dalamnya terdapat hal-hal yang kurang baik dan bisa memengaruhi generasi kita ke depan," ujarnya.

Prasetyo mencontohkan permainan bertema pertempuran seperti PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) yang menampilkan berbagai jenis senjata dan adegan kekerasan. Menurutnya, hal tersebut berpotensi memengaruhi psikologis pemain.

"Misalnya, contoh PUBG, di situ banyak jenis senjata yang mudah sekali dipelajari. Ini berbahaya karena bisa menumbuhkan kebiasaan melihat kekerasan sebagai hal yang wajar," tutur Prasetyo.

Ia menyebut, pemerintah tengah memikirkan pembatasan tertentu terhadap jenis permainan daring yang mengandung unsur kekerasan dan berdampak pada perilaku sosial remaja.

Selain soal game daring, pemerintah juga menyoroti faktor lain yang berpotensi memicu kekerasan di lingkungan sekolah, yakni tindakan perundungan (bullying).

Prasetyo mengimbau agar seluruh pihak, baik siswa maupun tenaga pendidik, menghindari perilaku negatif yang dapat berdampak buruk, termasuk aksi perundungan di sekolah. [MFH/dbs/**]