METRO, MFH,--Pemerintah Kota Metro bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui Rapat Koordinasi (Rakor) TPID Kota Metro yang digelar di OR Setda Kota Metro, Rabu (30/9/2026).

Rakor tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus konsolidasi untuk merumuskan langkah konkret dalam mengantisipasi berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi pergerakan harga, khususnya komoditas pangan strategis di tengah kondisi kemarau yang dapat berdampak terhadap produksi dan ketersediaan pasokan.

Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak semata-mata berkaitan dengan indikator ekonomi, tetapi memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, terutama kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dan mempertahankan daya beli.

Baca Lainnya :

• Pemkot Metro dan DPRD Sepakati Raperda Perubahan APBD 20260
• Pemprov Perkuat Pertanian Modern untuk Tingkatkan Produktivitas dan Pendapatan Petani0
• Pemkot Metro Lantik 34 Pejabat, Dorong ASN Adaptif dan Inovatif 0
• Metro Perkuat Transformasi Pendidikan, 33 SMP Tampilkan Kreativitas dan Inovasi Pembelajaran0
• Kota Metro Raih Juara I TPID Sumatera, Bukti Pengendalian Inflasi Berbasis Kerja Kolaboratif0

“Pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kita perlu terus memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” ujar Wali Kota.

Menurut Bambang, keberhasilan Kota Metro meraih penghargaan TPID Kota Berkinerja Terbaik Wilayah Sumatera Tahun 2026 merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur yang selama ini berperan dalam pengendalian inflasi daerah.

“Atas capaian tersebut, saya sebagai Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada TPID Kota Metro, Forkopimda, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung, BPS, Bulog, seluruh perangkat daerah, camat, lurah, hingga masyarakat Kota Metro yang turut mendukung berbagai kebijakan pengendalian inflasi,” ucapnya.

Namun, Bambang menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukan alasan untuk mengendurkan upaya pengendalian harga. Sebaliknya, capaian tersebut harus menjadi dorongan untuk memperkuat strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

“Penghargaan ini tentunya bukanlah akhir, melainkan motivasi untuk terus memperbaiki strategi 4K, keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” tegasnya.

Menurutnya, berbagai instrumen pengendalian inflasi yang selama ini telah dijalankan perlu terus diperkuat, antara lain melalui Gerakan Pangan Murah, inspeksi mendadak pasar, kerja sama antardaerah, gerakan menanam, serta rapat koordinasi TPID.

Memasuki penghujung September hingga periode Natal dan Tahun Baru, Wali Kota meminta seluruh unsur TPID meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai faktor yang dapat memengaruhi pergerakan harga, terutama komoditas pangan strategis.

Pemantauan harga dan stok, menurutnya, harus dilakukan secara berkala agar pemerintah dapat merespons perubahan kondisi pasar secara lebih cepat. Operasi pasar serta kerja sama dengan daerah penghasil komoditas pangan juga perlu diperkuat sebagai bagian dari langkah antisipatif.

“Kita tentunya juga perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Harga yang stabil harus tetap memberikan insentif yang wajar bagi petani atau produsen dan pelaku usaha, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang senantiasa terjangkau,” jelasnya.

Bambang juga menilai peningkatan aktivitas masyarakat di Kota Metro, khususnya pada akhir pekan, perlu menjadi bagian dari perhatian TPID. Peningkatan mobilitas tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi dan pertumbuhan UMKM, tetapi pada saat yang sama dapat meningkatkan permintaan terhadap komoditas pangan.

Karena itu, peningkatan permintaan perlu diimbangi dengan kepastian pasokan agar pertumbuhan aktivitas ekonomi tidak menciptakan tekanan baru terhadap harga pangan.

“Dengan semangat kolaborasi, sinergi dan kerja berbasis data, saya optimis Kota Metro dapat terus menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” kata Wali Kota.

Bambang meminta Rakor TPID tidak berhenti pada pembahasan, tetapi mampu menghasilkan langkah yang konkret, terukur, dan segera diterjemahkan dalam kebijakan oleh perangkat daerah serta seluruh pemangku kepentingan terkait.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Achmad P. Subarkah, menyampaikan bahwa inflasi Kota Metro pada Agustus 2026 masih berada dalam rentang sasaran, dengan inflasi sebesar 3,39 persen secara tahunan (yoy) dan 0,22 persen secara bulanan (mtm).

Meski demikian, sejumlah tekanan harga masih perlu dicermati, terutama pada komoditas pangan strategis seperti daging ayam ras dan beras. Sementara itu, bawang merah menjadi salah satu komoditas yang turut menahan tekanan inflasi.

Achmad menilai kondisi tersebut perlu diantisipasi secara lebih ketat karena tantangan pengendalian inflasi ke depan cukup kompleks, terutama dengan adanya kondisi kemarau yang berpotensi berlangsung lebih panjang.

Menurut Achmad, harga beras premium telah berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga pada sejumlah jaringan ritel beras premium tidak lagi banyak ditampilkan.

Dalam kondisi tersebut, ia mendorong agar distribusi dan pemasaran beras SPHP dapat diperluas, termasuk melalui jaringan swalayan, sehingga masyarakat tetap memiliki alternatif beras dengan harga yang lebih terjangkau.

Menurutnya, ketersediaan barang di pasar juga berkaitan erat dengan pembentukan ekspektasi masyarakat. Ketika masyarakat memperoleh informasi atau melihat indikasi bahwa suatu komoditas sulit diperoleh, kondisi tersebut dapat mendorong pembelian secara berlebihan dan pada akhirnya meningkatkan tekanan terhadap permintaan serta harga.

“Karena itu, kepastian pasokan dan komunikasi mengenai kondisi ketersediaan komoditas menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga,”tuturnya.

Dalam paparannya, Achmad mengungkapkan terdapat enam komoditas yang perlu mendapat perhatian, terutama memasuki periode akhir tahun, yakni beras kualitas super, cabai rawit merah, minyak goreng curah, beras kualitas medium, cabai merah keriting, dan daging ayam ras.

Selain itu, gula dan minyak goreng juga perlu diantisipasi karena konsumsi berpotensi meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dan konsumsi rumah tangga.

“Untuk cabai merah keriting, berdasarkan data yang disampaikan Bank Indonesia berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) menunjukkan harga komoditas tersebut telah mencapai sekitar Rp54.500 per kilogram, ” bebernya.

Sementara pada komoditas beras, kondisi kemarau panjang berpotensi memengaruhi hasil panen musim gadu. Apabila produksi tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat, kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap harga.

Achmad juga menyoroti pentingnya memperkuat kerja sama antardaerah untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan strategis. Kota Metro selama ini telah menjalin kerja sama dengan sejumlah daerah penghasil, antara lain untuk komoditas cabai dan bawang merah.

Menurutnya, pola kerja sama tersebut dapat terus dikembangkan terhadap komoditas pangan strategis lainnya agar peningkatan konsumsi dan permintaan masyarakat Kota Metro dapat diimbangi dengan ketersediaan pasokan.

Di sisi lain, peningkatan aktivitas ekonomi dan UMKM di Kota Metro, khususnya pada akhir pekan, menjadi potensi pertumbuhan ekonomi yang perlu berjalan seiring dengan kesiapan pasokan pangan. Pertumbuhan sektor perdagangan dan kuliner akan meningkatkan kebutuhan bahan baku, sehingga ketersediaan komoditas perlu dipastikan tetap terjaga.

Oleh karena itu, diperlukan langkah antisipasi untuk memastikan ketersediaan air bagi sektor pertanian apabila kondisi kekeringan berlangsung lebih panjang dari perkiraan. “Salah satu opsi yang disampaikan adalah penguatan sumber air pertanian melalui pembangunan sumur bor, “jelasnya.

Achmad menjelaskan, skema wakaf produktif yang telah dikembangkan di sejumlah daerah dapat menjadi salah satu alternatif dalam mendukung penyediaan infrastruktur air pertanian. “Skema wakaf produktif yang telah dikembangkan di sejumlah daerah dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendukung penyediaan infrastruktur air pertanian, termasuk melalui kolaborasi dengan lembaga seperti Baznas, lembaga filantropi, maupun organisasi sosial lainnya,” katanya.

Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bagian dari mitigasi untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian apabila kondisi kekeringan berlangsung lebih panjang dari perkiraan.

Selain ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Potensi gangguan distribusi akibat antrean kendaraan angkutan, khususnya pada titik-titik distribusi bahan bakar, perlu menjadi perhatian.

“Gangguan distribusi di wilayah Lampung dapat memberikan dampak yang lebih luas karena rantai pasok sejumlah komoditas menghubungkan Lampung dengan berbagai wilayah di Sumatera,” terangnya.

Oleh karena itu, kepastian pasokan bahan bakar, khususnya solar bagi kendaraan angkutan barang, menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan untuk menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan.

“Penguatan koordinasi lintas sektor, pemantauan harga dan pasokan secara berkala, kerja sama antardaerah, serta respons cepat terhadap potensi gangguan distribusi menjadi bagian dari langkah yang perlu terus dilakukan TPID Kota Metro untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, “pungkasnya. [MFH/Diskominfo]