BANDAR LAMPUNG, MFH,--Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung meneguhkan sinergi dan kolaborasi dalam membangun daerah. Hal ini disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat II di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Jumat, 11 Juli 2025.

Agenda Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat II meliputi : Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung terhadap Raperda tentang Pertanggungawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024, Pembacaan Keputusan DPRD Provinsi Lampung, Penandatanganan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 dan Laporan Panitia Khusus terhadap Pembahasan Raperda Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025 – 2029.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung yang telah bekerja keras, produktif, dan kritis dalam pembahasan dua dokumen penting tersebut. Menurutnya, sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif akan menjadi modal utama bagi pembangunan Lampung ke depan.

Baca Lainnya :

• Dua Prodi FKIP Gelar Asesmen Lapangan 0
• Polda Lampung Akan Segera Gelar Operasi Patuh Krakatau 20250
• Pemprov Lampung Pastikan Proses Penyerahan SK PPPK Sesuai Jadwal Nasional0
• Pertumbuhan Ekonomi Lampung Lampaui Nasional0
• K-Fest 2025 Angkat Kuliner Tradisional, Ketua TP PKK Dorong Inovasi Sambel Seruit0

“Kolaborasi Pemprov dan DPRD adalah kunci untuk memastikan pembangunan berjalan merata, berkelanjutan, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Gubernur.

Gubernur menyebutkan, pengesahan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 menjadi salah satu evaluasi bersama atas program-program pembangunan yang telah dilaksanakan selama setahun terakhir. Selanjutnya, dokumen tersebut akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, RPJMD 2025–2029 dipandang sebagai dokumen strategis yang tidak hanya menjadi pedoman pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, tetapi juga sebagai pondasi menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045.

“RPJMD ini sudah disusun dengan mempertimbangkan prioritas nasional, aspirasi daerah, serta masukan kritis dari DPRD. Dokumen ini akan memastikan Lampung bergerak maju secara merata, berkelanjutan, dan berkeadilan,” katanya.

Gubernur juga menekankan pentingnya inovasi dan transformasi digital dalam pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, dan percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia optimistis kolaborasi dengan DPRD akan semakin memperkuat langkah-langkah strategis ini.

Dalam rapat tersebut, Gubernur juga menyoroti masih adanya kesenjangan pembangunan antarwilayah. Ia menegaskan, ke depan Pemprov Lampung bersama DPRD akan fokus pada pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan industri pengolahan.

“Kita ingin pertumbuhan ekonomi juga dirasakan oleh petani, nelayan, pelaku UMKM, bukan hanya sektor industri besar. Kolaborasi ini juga harus memastikan pelayanan publik yang lebih terbuka, transparan, dan efisien,” ungkapnya.

Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung Lampung menjadi tuan rumah PON 2032, yang membutuhkan kesiapan infrastruktur olahraga dan sarana pendukung lainnya.

Di akhir sambutannya, Gubernur kembali menegaskan bahwa kerja sama yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan teladan yang akan menumbuhkan semangat masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

“Kerja sama kita adalah inspirasi. Sinergi kita adalah semangat bagi rakyat bahwa DPRD dan Pemprov hadir bersama untuk membangun Lampung yang lebih baik,” tutupnya. [MFH/***]