- Tindak Lanjuti Dugaan Perudungan Pelajar SD, Unit PPA Polres Tanggamus Lakukan Sejumlah Langkah
- Polsek Kota Agung Tangkap Dua Pencuri dan Penadah, 7 Meteran Air Hasil Curian Disita
- Tekab 308 Polres Tanggamus Tangkap Tersangka Pembobolan Rumah di Wonosobo
- Wabup Buka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Satlinmas se-Kabupaten Pringsewu
- Bupati Pringsewu Tegaskan Penyaluran Bantuan Pangan Tanpa Dipungut Biaya
- DPD LASQI Nusantara Jaya Pringsewu Dikukuhkan
- Hari Kedua Susur Budaya, Ajak Pelajar Mengenal dan Melestarikan Warisan Sejarah Daerah
- Nelayan Pasir Sakti Terima Bantuan Mesin Kapal hingga Fish Finder
- Wali Kota Metro Dorong Kepemimpinan Religius dan Berintegritas Menuju Metro Bahagia
- 18 Perusahaan di Kota Metro Buka 55 Lowongan Kerja, Peluang bagi Pencari Kerja!
Mad Hasnurin Serahkan LKPD kepada BPK Perwakilan Provinsi Lampung

LAMPUNG BARAT, MFH,-- Wakil Bupati Lampung
Barat, Mad Hasnurin, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Selasa 31 Maret 2026.
Penyerahan LKPD ini dilakukan sebagai bentuk
komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah. Mad Hasnurin menekankan pentingnya peran strategis
dan bimbingan dari BPK dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Penyerahan LKPD ini merupakan salah satu
upaya kami dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kami
berharap BPK dapat memberikan penilaian dan rekomendasi yang konstruktif untuk
meningkatkan kinerja kami," kata Mad Hasnurin.
Baca Lainnya :
- Musrenbang RKPD 2027, Fokus Transformasi Infrastruktur, Ekonomi dan Pelayanan Publik0
- Bupati Parosil Mabsus Berharap SMA Negeri 1 Liwa Masuk Lima Besar Sekolah Unggulan Lampung0
- Bupati Lampung Barat Kembali Ingatkan ASN Bijak Bermedia Sosial0
- Ajang Silaturahmi Kesenian Jaranan 1447 H/2026 M Berlangsung Meriah0
- Pesta Sekura, Tradisi Penuh Makna Pererat Kebersamaan di Lampung Barat0
Menurut Mad Hasnurin, penyerahan LKPD bukan
sekadar kewajiban administratif sesuai undang-undang, tetapi juga bentuk
tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat.
"Ini bukan sekadar aturan, tapi bentuk
tanggung jawab kami kepada masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa setiap
anggaran digunakan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Mad
Hasnurin.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
dapat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan
daerah di tahun 2025.
"Kami berharap dengan penyerahan LKPD ini,
kami dapat meraih predikat WTP dari BPK. Ini merupakan target kami untuk
menunjukkan komitmen dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah," pungkasnya. [MFH/Diskominfo Lambar]











