JAKARTA, MFH – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara terus menunjukkan komitmennya dalam melakukan reformasi birokrasi dan penataan SDM aparatur yang lebih modern. Hal in ditegaskan melalui kunjungan kerja koordinasi dan konsultasi Bupati Lampung Utara ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Selasa (27/01).

Dalam kunjungan tersebut, Bupati Lampung Utara didampingi oleh sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemkab Lampung Utara, yakni PIt. Kepala Dinas BKPSDM, Pit. Inspektur Kabupaten, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lampung Utara.

Rombongan Bupati diterima langsung oleh Sekretaris
Kementerian PANRB, Dra. Reni Suzana, MPPM, didampingi oleh Kepala Biro SDM dan Umum, Perwita Sari, SST, SE, M.Si. Pertemuan strategis ini membahas enam poin krusial yang menjadi agenda prioritas pembangunan birokrasi di Lampung Utara: Sharing Tindak Lanjut PNS dan PPPK: Membahas secara mendalam mengenai penataan tenaga Non-ASN, termasuk mekanisme transisi menjadi PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu agar sesuai dengan amanat UU ASN terbaru.

Baca Lainnya :

• Dukung Sekolah Lansia Sebagai Ruang Pembelajaran Seumur Hidup0
• YJI Lampung Utara Bahas Evaluasi 2025 dan Rencana Kerja 20260
• Wakil Bupati Dorong Peran Duta Siswa Indonesia dalam Peningkatan Prestasi Pelajar Lampura0
• Kolaborasi Pusat-Daerah Perkuat Dukungan Pembangunan di Lampung Utara0
• DPC SPRI Lampung Utara Gelar Rapat Persiapan MUSCAB I Periode 2026–20300

“Kehadiran kami bersama Inspektur, Kepala BKPSDM, dan Kadis Kominfo di sini adalah untuk memastikan bahwa arah reformasi birokrasi di Lampung Utara berjalan selaras dengan kebijakan nasional. Kami ingin ada kejelasan bagi tenaga honorer (PPPK) sekaligus memastikan transformasi digital bukan lagi sekadar wacana, tapi aksi nyata,” tegas Bupati Lampung Utara.

Sekretaris Kementerian PANRB, Dra. Reni Suzana, menyambut baik inisiatif proaktif dari jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Pihak kementerian memberikan arahan teknis agar langkah-langkah transisi pegawai dan penguatan digitalisasi dapat segera dimplementasikan dengan pengawasan yang ketat. Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi langkah besar bagi Kabupaten Lampung Utara dalam mewujudkan birokrasi yang lebih profesional, akuntabel, dan siap menghadapi tantangan era digital. [MFH/Diskominfo Lampura]