- Pemprov Dorong Perguruan Tinggi Perkuat Riset dan Inovasi Pembangunan Daerah
- Pemkab Pesawaran Dorong BUMDes jadi Ruang Tumbuh Usaha dan Kemandirian Desa
- Pemkab Pringsewu Gelar Bimtek Keprotokolan
- Pekan Kebudayaan Daerah Pringsewu Dimeriahkan Wayang Kulit Lampung
- Wabup Pringsewu Harapkan IPM jadi Tempat Belajar Menjadi Pemimpin
- Lampung Timur Bidik Tiga Besar Porprov Lampung 2026
- Kota Metro Bidik Juara Umum Porprov X Lampung 2026
- Eni Sumiyati Bambang Dorong OPD Aktif Turun ke Posyandu, Perkuat Pelayanan Enam SPM
- Wali Kota Metro Terima Kepala KPP Pratama, Perkuat Sinergi dan Kepatuhan Pajak
- Wabup Mad Hasnurin Serahkan Bantuan Korban Puting Beliung di Padang Cahya
Pemkab Evaluasi Sembilan Proyek Strategis PT Palma Pertiwi Makmur

PESISIR BARAT, MFH,-- Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Pesisir Barat bergerak cepat menjajaki peluang investasi besar guna
mempercepat pembangunan daerah. Melalui Tim Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU), Pemkab menggelar rapat evaluasi proposal pendahuluan
prakarsa KPBU unsolicited yang diajukan oleh PT Palma Pertiwi Makmur, Senin
(16/11/2026).
Bertempat di Ruang Rapat Batu Gukhi, Komplek
Perkantoran Pemkab Pesisir Barat, rapat strategis ini dibuka langsung oleh
Wakil Ketua Tim Simpul KPBU sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pesisir Barat, Dr. Drs. Gunawan,
M.Si.
Dalam arahannya, Gunawan menegaskan bahwa skema KPBU menjadi terobosan
alternatif untuk membangun infrastruktur dan memaksimalkan potensi daerah lewat
kolaborasi dengan pihak swasta.
"Kerja sama ini diharapkan menjadi peluang
emas dalam mempercepat pembangunan daerah, khususnya untuk memperkuat ketahanan
pangan, energi, dan air. Namun, setiap usulan wajib dikaji secara komprehensif
agar selaras dengan prioritas pembangunan dan memberi manfaat nyata bagi
masyarakat Pesisir Barat," tegas Drs. Gunawan.
Baca Lainnya :
- Jelang Nataru, Pemkab Perkuat Sinergi Forkopimda Jaga Keamanan Daerah0
- Bupati Himbau Warga Waspadai Cuaca Ekstrem, Pemkab Salurkan Bantuan Banjir0
- Wabup Hadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus TLCI Chapter #6 Lampung0
- Pemkab Pesisir Barat Libatkan ASN jadi Agen Perlinsos0
- Enam Fraksi DPRD Berikan Catatan untuk RAPBD Pesisir Barat 20270
Sembilan Sektor Strategis Jadi Sorotan
Berdasarkan dokumen proposal yang dibedah, PT Palma Pertiwi Makmur membidik
sembilan program strategis yang menyentuh langsung sektor unggulan hingga
pelayanan publik di Bumi Para Sai Batin dan Ulama, meliputi:
- Pengelolaan persampahan;
- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Krui;
- Pengembangan kawasan wisata Labuhan Jukung;
- Peternakan unggas;
- Logistik perikanan;
- Pertanian terpadu;
- Hilirisasi kelapa;
- Rumah kemasan Industri Kecil dan Menengah
(IKM); serta
- Pengolahan madu dan damar.
Drs.Gunawan menekankan bahwa kesembilan proyek
tersebut memiliki karakteristik berbeda sehingga memerlukan evaluasi ketat dan
objektif mulai dari aspek teknis, finansial, hukum, lingkungan, hingga dampak
manfaatnya bagi warga. Bukan Persetujuan Akhir Maupun Komitmen APBD
Dalam mekanisme KPBU unsolicited (prakarsa badan usaha), Bupati Pesisir Barat
bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) yang berwenang
menilai kelayakan usulan dan menentukan langkah tindak lanjutnya, dibantu oleh
Tim Simpul KPBU.
Meskipun evaluasi awal menunjukkan proposal
telah memenuhi kriteria dasar seperti kesesuaian tata ruang, kebutuhan
infrastruktur, serta kapasitas finansial dan pengalaman teknis perusahaan
Drs.Gunawan memberikan catatan tegas bahwa tahapan ini bukanlah keputusan
final.
"Hasil evaluasi dan rekomendasi untuk melanjutkan
proses ini bukanlah persetujuan akhir pelaksanaan proyek, bukan penunjukan
langsung PT Palma Pertiwi Makmur sebagai pelaksana, dan tidak mengikat komitmen
pembiayaan dari APBD," jelasnya.
Jika dinyatakan layak berlanjut, PT Palma
Pertiwi Makmur diwajibkan menyusun Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan
secara mendalam sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Seluruh proses nantinya
akan diuji kembali secara transparan mengacu pada regulasi yang berlaku,
termasuk Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2023 sebagaimana
telah diubah dengan Nomor 9 Tahun 2025.
Rapat evaluasi ini turut
dihadiri oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Sri
Agustini, S.K.M., M.Kes.; Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP), Makmur Hidayat, S.Pi., M.M.; Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan) sekaligus Plt. Kepala
Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, M. Belly Oscar,
S.H., M.H.; serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. [MFH/Diskominfotiksan]











