- Pemprov Dorong Perguruan Tinggi Perkuat Riset dan Inovasi Pembangunan Daerah
- Pemkab Pesawaran Dorong BUMDes jadi Ruang Tumbuh Usaha dan Kemandirian Desa
- Pemkab Pringsewu Gelar Bimtek Keprotokolan
- Pekan Kebudayaan Daerah Pringsewu Dimeriahkan Wayang Kulit Lampung
- Wabup Pringsewu Harapkan IPM jadi Tempat Belajar Menjadi Pemimpin
- Lampung Timur Bidik Tiga Besar Porprov Lampung 2026
- Kota Metro Bidik Juara Umum Porprov X Lampung 2026
- Eni Sumiyati Bambang Dorong OPD Aktif Turun ke Posyandu, Perkuat Pelayanan Enam SPM
- Wali Kota Metro Terima Kepala KPP Pratama, Perkuat Sinergi dan Kepatuhan Pajak
- Wabup Mad Hasnurin Serahkan Bantuan Korban Puting Beliung di Padang Cahya
Pemkab Pesibar Perkuat Pengelolaan Fiskal Melalui Rapat Tindak Lanjut Asistensi Kemendagri

PESISIR BARAT, MFH,-- Pemerintah Kabupaten
Pesisir Barat menggelar rapat koordinasi tindak lanjut hasil asistensi
kemampuan keuangan daerah sebagai langkah strategis dalam menyikapi hasil
asistensi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Batu Tihang, Senin (15/06/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian
(Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Ir. Armand Achyuni, serta
dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Drs. Zukri Amin, M.P.,
Asisten III Bidang Administrasi Umum, Armen Qodar, S.P., M.M., dan seluruh
perangkat daerah terkait.
Rapat ini merupakan tindak lanjut atas Surat
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/3785/SJ tanggal 24
April 2026 tentang Asistensi Daerah yang Proyeksi Kemampuan Keuangan Daerah
Tidak Memenuhi Belanja Minimum Tahun Anggaran 2026.
Baca Lainnya :
- Pemkab Pesisir Barat Sosialisasi dan Penandatanganan Pakta Integritas SPMB 2026/20270
- Penuh Kehangatan, Warga Pesisir Barat Sambut Kedatangan Presiden Prabowo0
- Bupati Dedi Irawan Tutup Festival Teluk Stabas VI 2026 0
- Gubernur Lampung Dampingi Presiden Resmikan RS KH M Tohir Pesisir Barat0
- Bupati Pesisir Barat Tinjau Kesiapan RSUD KH. Muhammad Thohir Jelang Kunker Presiden RI0
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai
langkah strategis untuk menindaklanjuti hasil asistensi dari Kementerian Dalam
Negeri sekaligus memastikan terpenuhinya kewajiban belanja minimum daerah pada
Tahun Anggaran 2026. Pembahasan difokuskan pada upaya optimalisasi perencanaan,
penganggaran, serta penguatan koordinasi antar perangkat daerah agar kebijakan
yang diambil dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dalam arahannya, Plh. Sekretaris Daerah, Armand
Achyuni, menegaskan pentingnya sinergi, komitmen, dan kesamaan persepsi seluruh
perangkat daerah dalam menghadapi tantangan pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, setiap perangkat daerah perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian
program secara cermat dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas,
efisiensi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
"Langkah-langkah yang kita ambil harus
terukur, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara bersama-sama. Dengan koordinasi
yang baik, kita optimistis dapat memenuhi belanja minimum daerah tanpa
mengabaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir
Barat berharap seluruh perangkat daerah dapat semakin memperkuat kolaborasi dan
merumuskan langkah-langkah konkret dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan
daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung
keberlanjutan pembangunan serta optimalisasi pelayanan publik bagi masyarakat
Kabupaten Pesisir Barat. [MFH/Diskominfotiksan Pesibar]











