LAMPUNG SELATAN, MFH--Alokasi anggaran senilai ratusan juta rupiah untuk pengadaan berbagai jenis pakaian dinas dan pakaian sipil di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan dan perbincangan di tengah masyarakat. 

Berdasarkan data dokumen pengadaan barang dan jasa yang ada, terdapat tiga paket pengadaan dengan nilai total mencapai lebih dari Rp389 juta rupiah, dan hingga saat ini sebagian besar masih dalam tahap proses.

Rinciannya, untuk pengadaan Pakaian Dinas Harian dengan Kode RUP 55006127, dibiayai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Nilai anggarannya mencapai Rp107.115.000.

Baca Lainnya :

• Sejumlah Kebijakan dan Agenda Dihasilkan dalam Rapat Syuriah PCNU bersama Syuriah MWC se-Lamsel 0
• Ingin Jual Mobil Warga Palas Ketipu Teman Sendiri Mobil dan Surat di Bawa Kabur 0
• Ketua DPD PDI Perjuangan Lampung Winarti Serahkan Bibit Padi MSP ke Petani Palas0
• Panen Raya Ikan dan Jagung DPP dan DPD PDI Perjuangan Lampung Komitmen Perkuat Pangan 0
• Majelis Istiqosah Al Istiqomah Terima Bantuan Sapi Qurban dari Zulhas 0

Kemudian Pakaian Sipil Resmi, dengan Kode RUP 55006125, nilainya lebih besar lagi yakni Rp154.234.500. 

Selain dua paket di atas, masih ada lagi pengadaan untuk Pakaian Sipil Harian sebanyak 11 stel, dengan Kode RUP 55006122 dengan anggaran sebesar Rp128.500.000. 

Ketiga paket pekerjaan tersebut seluruhnya bersumber dari uang rakyat yaitu dana APBD Kabupaten Lampung Selatan, dan dikerjakan lewat sistem belanja daring yang dikelola pemerintah.

Angka pengeluaran yang cukup besar ini menimbulkan pertanyaan dari sejumlah warga dan pengamat. Di satu sisi mereka memahami bahwa kelengkapan seragam dan pakaian kerja memang menjadi kebutuhan dasar bagi para pejabat dan pegawai.

Namun di sisi lain muncul kekhawatiran, apakah harga dan jumlah yang disepakati sudah paling hemat dan paling tepat sasaran, terlebih ketika pemerintah daerah juga sedang mengampanyekan gerakan penghematan dan efisiensi anggaran.

" Di Tengah Pemerintah efesiensi Anggaran Harga pakaian di lingkungan Sekretariat DPRD Lampung Selatan Nyampe Ratusan Juta itu semuanya menggunakan uang rakyat," Ucap Heri Warga Kalianda 

Masyarakat juga berharap, barang yang nanti diterima memiliki kualitas terbaik dan harga yang wajar, serta seluruh prosesnya berjalan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak ada anggaran yang terbuang percuma dan hak rakyat sebagai pemilik dana benar‑benar terjaga dengan baik.

Hingga berita ini disusun, pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan belum memberikan penjelasan resmi mengenai rincian perhitungan dan kebutuhan mendesak dibalik anggaran tersebut. Publik pun menunggu kejelasan lebih lanjut agar tidak muncul asumsi‑asumsi yang bisa merusak citra lembaga legislatif di mata rakyat. ( MFH/SRI)