TANGGAMUS, MFH,-- Pemerintah Kabupaten Tanggamus secara resmi menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus di Ruang Rapat DPRD, Senin (3/8/2026).

Rapat dipimpin jajaran pimpinan DPRD dan dihadiri Bupati Tanggamus Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H., Wakil Bupati Agus Suranto, Wakil Ketua I DPRD M. Rangga Putra Hakim, Wakil Ketua II Irwandi Suralaga, unsur Forkopimda, staf ahli, para asisten, kepala perangkat daerah, camat, pimpinan instansi vertikal, APDESI, tokoh masyarakat, insan pers, serta unsur organisasi kemasyarakatan.

Dalam sambutannya, Bupati Saleh Asnawi menyampaikan bahwa penyusunan perubahan APBD dilakukan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Perubahan dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran, kebutuhan pergeseran anggaran, serta pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA).

Baca Lainnya :

• Respon Cepat Perbaikan Gorong-Gorong Ambrol di Negeri Ngarip0
• Bupati Tanggamus Ajak Perhiptani Perkuat Peran Penyuluh0
• Respons Cepat Polsek Wonosobo Tangani Gorong-Gorong Ambrol dan Banjir di Pekon Negeri Ngarip0
• Bhabinkamtibmas Polsek Kota Agung Takziah ke Rumah Warga Pekon Teratas0
• Polsek Wonosobo Identifikasi Kebakaran Rumah yang Dijadikan Gudang Swalayan0

Pada rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan berubah dari Rp1,67 triliun menjadi Rp1,63 triliun. Sementara belanja daerah meningkat dari Rp1,72 triliun menjadi Rp1,73 triliun.

Di sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan naik dari Rp94,19 miliar menjadi Rp130,2 miliar. Kenaikan itu berasal dari rencana pinjaman daerah sebesar Rp65 miliar serta SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp65,2 miliar berdasarkan hasil audit BPK. Adapun pengeluaran pembiayaan turun dari Rp45,14 miliar menjadi Rp28,89 miliar yang dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penyertaan modal daerah.

Bupati menegaskan, meskipun terjadi penyesuaian pada sejumlah komponen anggaran, rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 tetap disusun dalam kondisi anggaran yang berimbang.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang telah menerima penyampaian Rancangan KUPA dan PPAS-P Tahun Anggaran 2026. Selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD, TAPD, dan perangkat daerah sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026," ujar Bupati Saleh Asnawi.

Usai rapat, Wakil Ketua I DPRD Tanggamus M. Rangga Putra Hakim mengatakan dokumen rancangan yang disampaikan pemerintah daerah baru diterima pada rapat paripurna tersebut dan akan mulai dibahas bersama DPRD pada 4 hingga 7 Agustus 2026.

"Hari ini kami sudah menerima penyampaian dari Pak Bupati. Mulai besok akan kami bahas terlebih dahulu. Sepanjang perubahan ini memang untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah, tentu akan kami dukung," kata Rangga.

Terkait program prioritas dalam perubahan APBD, Rangga menyebut DPRD belum dapat menyampaikan sikap karena seluruh materi masih akan dipelajari secara mendalam.

"Untuk prioritasnya kami pelajari dulu, karena dokumennya baru disampaikan hari ini. Besok baru mulai kami bahas," ujarnya.

Sesuai agenda DPRD, pembahasan Rancangan KUPA dan PPAS-P APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2026 dijadwalkan berlangsung pada 4 hingga 7 Agustus 2026 sebelum nantinya disepakati sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. [MFH/Din/rils]