PESISIR BARAT, MFH,-- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 500.02/SJ dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 1 Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Batu Gukhi, Kamis (18/6/2026).

Rapat tersebut dipimpin oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Ir. Armand Achyuni. Turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Barat, Ervina Yolanda, S.ST., serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik yang bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dalam penyediaan, pemanfaatan, serta pengelolaan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Lainnya :

• Pemkab Gelar Ekspose Pendahuluan Kajian Pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat Tahun 20260
• Pemkab Ikuti Peluncuran Nasional E-Learning ASN Berintegritas oleh KPK dan LAN RI0
• Bupati Hadiri Pawai dan Tabligh Akbar Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 H0
• Pemkab Pesibar Perkuat Pengelolaan Fiskal Melalui Rapat Tindak Lanjut Asistensi Kemendagri0
• Pemkab Pesisir Barat Sosialisasi dan Penandatanganan Pakta Integritas SPMB 2026/20270

Dalam rapat tersebut, para peserta membahas berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas data daerah melalui penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), optimalisasi pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan, serta penyelarasan data sektoral guna mendukung kebijakan pembangunan yang berbasis data.

Selain itu, rapat juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPS dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan, evaluasi kinerja, serta penyusunan kebijakan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah semakin meningkatkan komitmen dalam menyediakan data yang berkualitas sehingga mampu mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah secara lebih baik, terukur, dan berkelanjutan.

Rapat berlangsung dengan lancar dan menghasilkan sejumlah kesepakatan tindak lanjut yang akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam mengimplementasikan amanat Surat Edaran Bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik Tahun 2026 guna mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi dan mendukung pembangunan daerah yang berkualitas. [MFH/Diskominfotiksan Pesisir Barat]