BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik menjelang Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 oleh Ombudsman RI. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, S.H., M.Kn., saat menghadiri Sosialisasi (Entry Meeting) Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (22/7/2026).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, dan dihadiri Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, para bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung, serta jajaran pemerintah daerah dan instansi vertikal.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Pesisir Barat didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Mesrawan, S.STP., M.Si., Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Marnentinus, S.IP., Plt. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Pesisir Barat, Plt. Sekretaris Dinas Sosial P3AKB, Lia Oktavia, S.KM., M.M., serta Plt. Direktur RSUD K.H. Muhammad Thohir.

Baca Lainnya :

• Sambut Hari Anak Nasional 2026, Pemkab Pesisir Barat Dukung Pemberitaan Ramah Anak 0
• Sekda Tedi Zadmiko Nobar Bersama Masyarakat Pesisir Barat0
• Perempuan jadi Garda Terdepan Keuangan Keluarga0
• Pemkab Pesisir Barat Hadiri Bandar Lampung Expo 20260
• Pemkab Pesisir Barat Siap Gaspol Hilirisasi Agro0

Dalam sambutannya, Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, menegaskan bahwa penilaian penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman RI merupakan bagian dari upaya evaluasi dan pembinaan untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk mencari kesalahan penyelenggara pelayanan publik.

Sementara itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menekankan bahwa pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berintegritas merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan daerah. Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk terus memperkuat budaya melayani, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, serta merespons setiap pengaduan masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, menegaskan bahwa Pemkab Pesisir Barat siap menghadapi proses penilaian Ombudsman dengan terus melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh perangkat daerah.

"Melalui kegiatan ini, kami memperoleh berbagai masukan yang sangat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat akan terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," ujar Irawan Topani.

Ia berharap seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dapat terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, serta menjadikan hasil penilaian Ombudsman sebagai motivasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pelayanan publik yang prima, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dapat terus terwujud di Kabupaten Pesisir Barat. [MFH/Diskominfotiksan Pesisir Barat]