BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Menindaklanjuti dinamika harga komoditas pangan nasional dan target percepatan perumahan rakyat, Pemerintah Provinsi Lampung mematangkan langkah sinergis bersama pemerintah pusat.

Upaya penyelarasan kebijakan ini difokuskan melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 sekaligus Evaluasi Program 3 Juta Rumah, yang diikuti oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Yanyan Ruchyansyah, secara virtual dari Ruang Command Center Diskominfotik, Senin (19/10/2026).

Rapat koordinasi tingkat nasional ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir.

Baca Lainnya :

• Ketua TP PKK Lampung Ajak Generasi Muda Kenalkan Budaya Daerah di Ajang Nasional0
• Atas Instruksi Gubernur, Wagub Jihan Pimpin Kolaborasi Padamkan Api TPA Bandarjaya0
• Lampung Tegaskan Komitmen Berantas Narkotika0
• Gubernur Lampung Minta Penanganan Karhutla Dipercepat, Mitigasi Diperkuat hingga Desa0
• Wagub Jihan Lepas THLC Wakili Lampung di Kompetisi Paduan Suara Internasional0

Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok di tengah tantangan iklim saat ini, termasuk dampak musim panas yang berkepanjangan dan potensi bencana alam.

"Kita harus tetap berupaya menjaga harga bahan-bahan pokok ini untuk dapat terjaga dan dapat terjangkau oleh masyarakat," tegas Tomsi Tohir.

Selain isu ketahanan pangan, agenda rapat juga menyoroti urgensi penyediaan hunian melalui Program 3 Juta Rumah, sebuah program prioritas yang diamanatkan langsung oleh Presiden melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pemerintah pusat melalui Plt. Dirjen Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Teddy Paul, menyampaikan capaian positif implementasi peraturan kepala daerah terkait pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah mencapai 100% di 509 kabupaten/kota.

Teddy Paul merincikan, khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), realisasi pembebasan BPHTB hingga Oktober 2026 tercatat mencapai 42.636 penerima manfaat. Sementara itu, untuk target PBG 0 Rupiah bagi MBR tahun 2026, telah tercapai 183.121 unit dari target 206.954 unit.

Pemerintah pusat mendorong percepatan bagi 211 kabupaten/kota yang belum mengkonfirmasi data jumlah pembebasan retribusi PBG 0 rupiah, serta 33 provinsi terkait konfirmasi data BPHTB 0 rupiah.

Terkait perkembangan inflasi terkini, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS), Sarpono, memaparkan bahwa inflasi tahun kalender (year-to-date) pada September 2026 berada pada level 2,17%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi tercatat sebagai penyumbang inflasi terbesar.

Sarpono juga menggarisbawahi tren kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di 36 provinsi pada minggu ketiga Oktober 2026, di mana komoditas cabai merah dan cabai rawit menjadi penyumbang utama. Tercatat, rata-rata harga cabai merah dan cabai rawit nasional saat ini berada di atas harga acuan penjualan, yang berdampak pada lebih dari 269 kabupaten/kota.

Menanggapi lonjakan harga komoditas cabai yang mendominasi inflasi saat ini, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian (Kementan), Sudi Martiyanto, menjelaskan bahwa secara agregat produksi nasional, ketersediaan cabai rawit (sekitar 134.000 ton) dan cabai besar (sekitar 117.000 ton) sebenarnya sangat memadai untuk memenuhi permintaan bulanan yang berkisar 70.000 hingga 80.000 ton.

"Permasalahan utama yang menjadi titik diskusi selama ini adalah persoalan distribusi," jelas Sudi Martiyanto.

Ia juga mencatat bahwa tren harga cabai merah keriting di wilayah Sumatera, seperti di Kabupaten Solok (Rp70.000), Kabupaten Karo (Rp62.000), dan Aceh (mendekati Rp60.000) terpantau lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.

Sebagai tindak lanjut konkret penanganan harga cabai, Kementerian Pertanian mulai besok akan menerjunkan 5 tim khusus ke daerah-daerah dengan harga cabai tertinggi. Tim ini bertugas memberikan bantuan intervensi berupa bibit, pupuk, dan sarana produksi pertanian (saprodi), serta melakukan pemantauan langsung yang evaluasinya akan dilaporkan kepada kepala daerah setempat.

Sejalan dengan arahan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus proaktif mengamankan rantai distribusi pasokan pangan di daerah, serta mempercepat regulasi pendukung guna memastikan kelancaran pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bagi kesejahteraan masyarakat Lampung. [MFH/Pemerintah Provinsi Lampung]