Lampung Selatan, MFH.Net-Anggota DPRD Lampung Selatan, mendesak pemerintah daerah agar memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendidikan dan akses transportasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025.

Desakan itu disampaikan ketua komisi I DPRD Lampung Selatan, dari Fraksi PAN Edi Waluyo, dalam rapat pembahasan Ranperda APBD Perubahan tahun anggaran 2025 bersama  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipusatkan di ruang Banggar DPRD setempat, Selasa (15/7/2025) menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Desa Purwodadi Kecamatan Way Sulan, yang rusak.

Selain itu jembatan Way Galih yang merupakan jembatan penghubung antar wilayah yang terletak di desa Sidoasri Kecamatan Candipuro, menjadi atensi dalam anggaran perubahan tahun 2025 ini.

Baca Lainnya :

• ASDP Imbau Penumpang Beli Tiket Mandiri dan si Manifest Sesuai Identitas0
• Waspada Penipuan Bermodus Jualan COD di Medsos Lagi Marak Kapolsek Palas Beri Himbauan 0
• Komplotan Pencuri Onderdil Bus Dinas Perhubungan Lampung Berhasil di Ringkus0
• Bupati Egi Hadiri Pawai Budaya di Fajar Baru0
• Operasi Patuh Krakatau 2025 Resmi Dimulai, Tilang ETLE Mobile Diberlakukan0

"Beberapa sekolah dasar di Purwodadi, kondisinya sangat memprihatinkan. Fasilitasnya rusak, atap bocor, dan tidak nyaman untuk proses belajar-mengajar. Kami minta ini menjadi perhatian serius di perubahan anggaran," tegas Edi.

Selain sektor pendidikan, legislator dari Fraksi PAN juga menyoroti kerusakan jembatan Way Galih yang menghambat mobilitas warga dan berdampak pada perekonomian masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

"Kami tidak ingin anggaran perubahan hanya fokus pada hal-hal administratif. Infrastruktur dasar seperti jembatan yang rusak harus segera diperbaiki demi keselamatan dan kelancaran aktivitas warga," ujar ketua komisi I DPRD Lampung Selatan ini.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan TAPD menyatakan bahwa pihaknya akan menampung seluruh usulan dari DPRD dan melakukan verifikasi terhadap skala prioritas kebutuhan di lapangan.

"Kami akan melakukan pengecekan langsung dan mengkaji sejauh mana tingkat urgensinya. Prinsipnya, kami terbuka terhadap usulan DPRD, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat," ujar perwakilan TAPD.

Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan anggaran akan menjadi tantangan tersendiri, namun pemerintah akan berupaya melakukan penyesuaian agar program-program prioritas tetap bisa diakomodasi dalam APBD Perubahan. Insyaallah akan kami masukkan dalam anggaran perubahan tahun ini. (Red)