LAMPUNG BARAT, MFH,-- Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus – Mad Hasnurin mengikuti Entry Meeting BPK RI Pemeriksaan LKPD tahun 2025 di lingkungan Direktoral Jendral Pemeriksaan Keuangan Negara V di Jakarta, Kamis 02 April 2026.

Guna memastikan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetap terjaga. Kegiatan ini menandai dimulainya proses pemeriksaan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2025.

Kegiatan tersebut di ikuti oleh seluruh kabupaten/kota dan Provinsi. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sendiri mengikuti secara Zoom Meeting dari Aula Pesagi Setdakab.

Baca Lainnya :

• Bupati Parosil Mabsus Tekankan Pelayanan Maksimal, 88 Pejabat Diminta Keluar dari Zona Nyaman0
• Bupati Terima Audiensi Pemprov Lampung, Serahkan dan Terima Hibah Lahan untuk Sekolah Rakyat0
• Kadis Kominfo Luruskan Isu Larangan Kendaraan Plat Luar Daerah Parkir di Lingkungan Pemda0
• Mad Hasnurin Serahkan LKPD kepada BPK Perwakilan Provinsi Lampung0
• Musrenbang RKPD 2027, Fokus Transformasi Infrastruktur, Ekonomi dan Pelayanan Publik0

Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V (Dirjen PKN V) BPK RI, Widhi Widayat mengatakan Entri Meeting ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pemeriksaan semester 1 tahun 2026. Melalui kegiatan ini ia berharap menjadi sarana penyamaan persepsi serta penguatan komitmen kepala daerah terhadap tata kelola keuangan yang akuntabel.

Widhi Widayat menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota yang telah menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu pada akhir bulan Maret lalu.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang sudah turut berpartisipasi dalam melakukan pemeriksaan harta negara,” ujarnya.

Sementara, Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus berharap pihaknya dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diraih selama 15 tahun terakhir. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.

“Alhamdulillah, kami telah meraih WTP beberapa tahun terakhir. Kami berharap dapat mempertahankan predikat ini dan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Parosil Mabsus.

Ia menekankan bahwa WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Lampung Barat dan komitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memastikan bahwa semua proses keuangan dilakukan dengan transparan dan akuntabel,” tambah Parosil Mabsus.

Bupati Lampung Barat juga mengapresiasi tim BPK yang telah memberikan penilaian dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

“Kami akan terus bekerja sama dengan BPK untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mempertahankan predikat WTP,” tutup Parosil Mabsus. [MFH/Diskominfo Lampung Barat]