METRO, MFH,-- Pemerintah Kota Metro melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat berbagai langkah pengendalian harga kebutuhan pokok guna menjaga stabilitas pasokan dan daya beli masyarakat. Upaya tersebut dilakukan menyusul angka inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Kota Metro pada Oktober 2026 yang tercatat sebesar 3,75 persen atau berada di atas batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 3,5 persen.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Metro pada 2 November 2026, inflasi bulanan (month-to-month/mtm) tercatat sebesar 0,59 persen, sedangkan inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) mencapai 2,87 persen.

Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama cabai merah, cabai rawit, beras, dan bawang merah, menjadi perhatian pemerintah daerah. Kondisi tersebut mendorong TPID Kota Metro untuk mengintensifkan pemantauan sekaligus memperkuat intervensi guna memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga terjangkau.

Baca Lainnya :

• Pemkot Metro Perkuat Budaya Kerja ASN BerAKHLAK untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan 0
• FKP Desil Metro Pusat 2026, Perkuat Data Akurat dan Tepat Sasaran0
• Ketua TP-PKK Kota Metro Dorong Penguatan Pelayanan Publik Lewat FKP0
• Tinjau Sekolah Inklusi, Bunda PAUD Metro Dukung Pendidikan Setara ABK0
• Dispusarda Kota Metro Gelar Forum Konsultasi Publik0

Ketua TPID Kota Metro, Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso, melalui Sekretaris Daerah Kota Metro Ahmad Hariyanto, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan melalui pemantauan angka statistik, tetapi harus diwujudkan melalui langkah nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pemerintah tidak ingin masyarakat menjadi pihak yang harus menanggung beban akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Karena itu, pemerintah harus hadir melalui intervensi nyata, memastikan pasokan tersedia, distribusi lancar, dan harga tetap terjangkau,” tegas Ahmad Hariyanto.

Melalui TPID, Pemerintah Kota Metro mengoptimalkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.

Pada aspek keterjangkauan harga, pemerintah melakukan pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok secara rutin di empat pasar utama, yaitu Pasar Kopindo, Pasar Tejo Agung, Pasar Margorejo, dan Pasar Sumbersari. Langkah tersebut diperkuat melalui pemantauan distributor, inspeksi mendadak (sidak) pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, serta penguatan Toko MAPAN (Metro Maju Antisipatif Pengendalian Harga Pangan).

Sementara itu, untuk menjaga ketersediaan pasokan, pemerintah mendorong gerakan menanam dan pemanfaatan lahan kosong, memberikan penyuluhan pertanian, bantuan benih, pengendalian hama, serta pembinaan sektor perikanan dan peternakan. Pemantauan ketersediaan BBM dan LPG juga menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

Pada aspek distribusi, Pemkot Metro memperkuat kerja sama antardaerah untuk menjamin kesinambungan pasokan komoditas strategis. Di antaranya melalui kerja sama dengan Kabupaten Solok untuk pasokan bawang merah dan Kabupaten Kulon Progo untuk komoditas cabai merah.

Adapun komunikasi dan koordinasi dilakukan secara berkelanjutan melalui High Level Meeting (HLM) TPID, rapat koordinasi mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri, serta koordinasi dengan agen, distributor, Bulog, dan Forkopimda. Informasi perkembangan harga juga disampaikan melalui media sosial, Radio Metropolis, dan Portal Satu Data Kota Metro.

Sementara itu, untuk memasuki periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, Pemerintah Kota Metro turut menyiapkan sejumlah langkah lanjutan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat yang berpotensi memicu kenaikan harga pangan.

Langkah tersebut meliputi penyaluran bantuan pangan berupa 4,9 ton beras cadangan bagi keluarga yang memiliki anak stunting serta penyaluran bantuan pangan dari pemerintah pusat untuk periode Oktober hingga Desember kepada 18.144 penerima bantuan pangan.

Selain itu, Gerakan Pangan Murah direncanakan dilaksanakan dua kali dalam satu bulan, disertai pembagian bibit cabai gratis melalui Pasar Tani Metro Bahagia. Pemerintah juga menyiapkan delapan kali pelaksanaan operasi pasar murah dalam satu bulan menjelang Nataru dengan komoditas utama beras dan minyak goreng.

Pengawasan harga dan ketersediaan stok juga akan ditingkatkan melalui sidak pasar dan agen. Upaya tersebut diperkuat dengan pelaksanaan HLM TPID Kota Metro, capacity building, serta koordinasi bersama TPID Provinsi Lampung dan Bank Indonesia.

Ahmad Hariyanto menekankan agar seluruh program pengendalian inflasi dilaksanakan secara konsisten dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Gerakan Pangan Murah, pembagian bibit cabai gratis, operasi pasar, pengawasan distributor, hingga kerja sama antardaerah harus benar-benar mampu menjaga pasokan dan menekan tekanan harga. Seluruh langkah ini harus berjalan secara berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh pihak, mulai dari distributor, pelaku usaha, petani, pedagang hingga masyarakat, untuk bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi daerah. Masyarakat diimbau tetap tenang, tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying), serta berbelanja sesuai kebutuhan.

Pemerintah Kota Metro berharap melalui penguatan koordinasi dan berbagai intervensi tersebut, inflasi dapat kembali terkendali dalam sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen hingga akhir 2026.

Pengendalian inflasi pun terus menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Metro, dengan memastikan stabilitas harga, kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, serta perlindungan daya beli masyarakat. [MFH/Diskominfo]