METRO, MFH,-- Kota Metro menjadi salah satu dari 41 kabupaten/kota di Indonesia yang ditetapkan sebagai pilot project digitalisasi bantuan sosial oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2026. Penunjukan tersebut menandai langkah strategis pemerintah pusat dalam mempercepat reformasi tata kelola perlindungan sosial berbasis digital.

Informasi itu disampaikan Wali Kota Metro yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rosita, dalam kegiatan yang berlangsung di Aula Pemerintah Kota Metro, Kamis (19/02/2026).

Dalam sambutannya, Rosita menyebut penunjukan tersebut sebagai prestasi yang patut dibanggakan. “Suatu prestasi yang patut kita banggakan, Kota Metro menjadi satu-satunya daerah di Provinsi Lampung yang akan menjadi pilot project digitalisasi program ini. Artinya, nama Kota Metro dipandang mampu mengemban tugas ini,” ujar Rosita.

Baca Lainnya :

• Pemkot Metro Gelar Pasar Murah Jelang Ramadan di Pasar Cendrawasih0
• Ribuan Warga Padati Masjid Taqwa, Wali Kota Metro Sambut Ustadz Abdul Somad0
• Pemkot Metro dan Kodim 0411/KM Bersinergi dengan Gerakan Korve, Jaga Kebersihan Lingkungan0
• Pemkot dan Polres Metro Perkuat Sinergi Keamanan Berbasis Masyarakat0
• Pemkot Metro Raih Penghargaan Kualitas Tinggi Ombudsman0

Ia menambahkan, pelaksanaan teknis program akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dinas Sosial. Rosita berharap implementasi digitalisasi bansos di Kota Metro dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dan warga kurang mampu.

Menurutnya, kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi kunci keberhasilan program tersebut. “Di sini sudah ada Bappeda, Disdukcapil, juga Kominfo. Nanti kita siasati agar program ini dapat berjalan tanpa menggunakan dana APBD. Rencananya, pada bulan Oktober kegiatan ini akan diresmikan,” tambahnya.

Secara nasional, Pemerintah Indonesia memperluas piloting digitalisasi bansos ke 41 kabupaten/kota pada 2026, menyusul keberhasilan uji coba di Banyuwangi sejak September 2025. Sistem ini menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan biometrik guna meningkatkan akurasi data penerima serta menekan inclusion dan exclusion error.

Pendaftaran bantuan dilakukan melalui portal Perlinsos yang terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Bagi masyarakat yang tidak memiliki smartphone, disiapkan agen perlinsos seperti pendamping PKH, TKSK, dan operator desa untuk membantu proses pendaftaran.

Kepala Dinas Sosial Kota Metro, AC Yuliwati, menjelaskan bahwa di Provinsi Lampung, hanya Kota Metro yang ditunjuk sebagai lokasi piloting. “Secara nasional awalnya 41 daerah dan dalam perkembangannya menjadi 44 piloting. Ini mengacu pada suksesnya piloting tahun 2025 di Banyuwangi, meskipun hasilnya baru terlihat dari sisi data dan akan diketahui lebih lanjut setelah sensus ekonomi oleh BPS pada Februari 2026,” jelasnya.

Ia memaparkan, manfaat digitalisasi bansos antara lain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui akses data daring, mengurangi potensi penyalahgunaan, mempercepat distribusi bantuan, menjangkau daerah terpencil, serta memudahkan keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirangkum oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik, digitalisasi dengan perbaikan akurasi data dinilai lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Simulasi menunjukkan perbaikan akurasi target hingga 50–70 persen berpotensi menyumbang penurunan kemiskinan sebesar 0,53 persen serta penghematan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) hingga Rp16,6 triliun.

Dalam simulasi tersebut, ketika akurasi target masih 41 persen, tingkat kemiskinan tercatat 8,47 persen dengan anggaran PKH sebesar Rp29 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Namun, saat akurasi meningkat menjadi 70 persen, tingkat kemiskinan turun menjadi 7,85 persen dengan anggaran Rp23 triliun dan sasaran 8 juta keluarga penerima, berdasarkan hasil simulasi sensus ekonomi nasional.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Metro, Sri Amanto, menyatakan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan digitalisasi bansos. “Kami memastikan layanan internet tidak mengalami blind spot, khususnya di kantor-kantor kelurahan, agar pelayanan digitalisasi berjalan optimal. Sosialisasi juga akan kami lakukan melalui website resmi, media sosial pemerintah, dan Radio Metropolis agar masyarakat memahami program ini,” pungkasnya. [MFH/Diskominfo Metro]