LAMPUNG TIMUR, MFH,-- Pemerintah Kabupaten Lampung Timur terus berupaya meningkatkan konektivitas antarwilayah, salah satunya melalui rencana pembangunan jembatan gantung di Kecamatan Way Bungur. Hal tersebut dibahas langsung dalam peninjauan lapangan yang berlangsung di lokasi penyeberangan Kali Pasir, Kecamatan Way Bungur, Senin (02/02/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Anggota DPR RI Hanan A. Rozak, Anggota DPRD Provinsi Lampung Aditiya, Wakil Ketua DPRD Lampung Timur Ariyan Putra Marga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur Primadiatha Ramadheni, perwakilan Balai BPJN, Camat Way Bungur, serta Forkopimcam Way Bungur.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur, Primadiatha Ramadheni, yang didampingi Balai BPJN dan Camat Way Bungur, menjelaskan bahwa Pemkab Lampung Timur melalui Dinas PU telah melakukan inventarisasi kebutuhan jembatan gantung sejak awal tahun 2025.

Baca Lainnya :

• Video Viral, Bupati Lamtim Pastikan Jembatan Merah Putih segera Dibangun0
• Wabup Azwar Hadi, Ajak ASN Ramaikan Sholat Jumat di Islamic Center0
• Sertijab dan Pisah Sambut Kepala Kantor Kemenag, Pemkab Perkuat Masyarakat Religius dan Rukun0
• Ketua PMI Lampung Timur Ikuti Sosialisasi Peraturan Organisasi UDD di Bogor0
• Musrenbang, Bupati Tegaskan Perencanaan Kolaboratif dan Penguatan Identitas Lamtim0

“Sejak Januari hingga Desember 2025, Pemkab Lampung Timur telah menyampaikan tujuh usulan pembangunan jembatan gantung. Usulan tersebut kami sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan juga ke pihak TNI,” jelasnya.

Ia menambahkan, dari sejumlah usulan yang diajukan, hampir seluruhnya mulai menunjukkan progres dan mendapatkan perhatian dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun Balai BPJN.

“Alhamdulillah, dari usulan yang kami sampaikan hampir terealisasi. Ini menunjukkan adanya perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. Saat ini Pemkab Lampung Timur masih menunggu proses lanjutan sambil menyiapkan data dan dokumen pendukung agar pembangunan jembatan gantung sementara ini bisa segera terwujud,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kadis PU menyampaikan bahwa untuk pembangunan jembatan permanen, dibutuhkan anggaran yang cukup besar, berkisar antara Rp70 hingga Rp80 miliar. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Lampung Timur.

“Oleh karena itu, pembangunan jembatan gantung menjadi solusi darurat, sambil terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Untuk jembatan permanen, tentu membutuhkan dukungan anggaran dari provinsi maupun pusat,” katanya.

Jembatan gantung yang direncanakan di Way Bungur diperkirakan memiliki panjang sekitar 100 hingga 120 meter, menyesuaikan dengan titik masuk yang akan ditetapkan. Saat ini, proses pembangunan masih menunggu tahapan perencanaan dan penganggaran yang membutuhkan waktu.

Pada tahun 2026, Pemkab Lampung Timur juga telah mengusulkan pembangunan enam jembatan gantung lainnya dengan fungsi serupa, yakni untuk mendukung akses masyarakat, khususnya anak-anak menuju sekolah, serta mempermudah akses ke fasilitas umum seperti puskesmas dan rumah sakit.

“Kami tegaskan, pembangunan ini bukan karena adanya video viral di media sosial. Jauh sebelum itu, Pemkab Lampung Timur sudah mengusulkan enam jembatan gantung sebagai bagian dari komitmen meningkatkan pelayanan dan keselamatan masyarakat,” pungkasnya.

Anggota DPR RI Hanan A. Rozak menyatakan dukungannya terhadap upaya Pemkab Lampung Timur dalam menyediakan akses penyeberangan yang aman bagi masyarakat Way Bungur.

“Jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat, terutama untuk aktivitas sehari-hari seperti anak-anak berangkat sekolah dan warga menuju fasilitas pelayanan kesehatan. Ini adalah kebutuhan mendesak yang harus kita perjuangkan bersama,” ujar Hanan A. Rozak.

Ia menegaskan akan mengawal dan mendorong agar usulan pembangunan jembatan di Way Bungur dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat.

“Saya akan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar pembangunan jembatan gantung ini bisa segera direalisasikan, sekaligus mendorong pembangunan jembatan permanen ke depan melalui skema pendanaan pusat,” tegasnya. [MFH/Komdigi Lamtim]