LAMPUNG BARAT, MFH,-- Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melaksanakan kaji tiru implementasi pelaksanaan Reformasi birokrasi (RB) serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendongkrak nilai RB dan SAKIP ke Kota Malang Provinsi Jawa Timur, Selasa 14 Oktober 2025.

Kaji tiru ini dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pirwan,SE.,MM dan setibanya di Pemerintah Kota malang rombongan Pemkab Lampung Barat disambut oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Kota Malang Muhammad Sailendra.

Menurut Pirwan kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mempelajari praktik-praktik baik dari instansi yang ada di Kota Malang, Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja yang efektif, Mendorong reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan, Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya serta Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.

Baca Lainnya :

• Curug Semantung, Wisata Alam Favorite Bupati Parosil Mabsus0
• Pemkab Lambar dan BPJS Kesehatan Bahas Sinkronisasi Program JKN serta Keaktifan Peserta0
• Wabup Mad Hasnurin Lantik Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional0
• Seragam Gratis Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin Jadi Program Primadona Masyarakat Lambar0
• Wabup Mad Hasnurin: Program Seragam Gratis Upaya Konkret Memajukan Dunia Pendidikan0

Dengan demikian “kaji tiru RB dan SAKIP dapat membantu instansi pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkap Pirwan.

Selain itu, Kota malang dijadikan tempat kaji tiru Sakip dan RB karena pada penilaian Sakip Pemerintah Kota malang mendapatkan predikat A yang di pertahankan selama 5 tahun berturut turut sejak 2020-2024 sedangkan RB mendapatkan nilai indeks 88,96 (memuaskan) pada tahun 2024, maka dari itu kita berharap Pemkab Lampung Barat dapat meniru dan menerapkan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang agar dapat mendongkrak nilai RB dan Sakip kedepannya.

Menanggapi hal tersebut Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Kota Malang Muhammad Sailendra mengatakan , “Implementasi Sakip dan RB telah membawa perubahan signifikan pada tata kelola Pemerintah Kota malang sejauh ini Kota malang telah berhasil mencapai IPM tertinggi kedua se Jawa Timur yaitu 84,68, tingkat kemiskinan terendah ketiga se Jawa Timur, Tingkat pengangguran terbuka terus menurun serta ekonomi terus tumbuh,” terangnya.

Kemudian, alokasi program prioritas meningkat di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengendalian sosial, stabilitas harga dan ketersediaan cadangan pangan.

Terakhir, untuk penguatan pelaksanaan Reformasi birokrasi pemerintah kota malang menerbitkan keputusan Walikota Malang tentang aksi pelaksanaan RB general tahun 2025, kemudian Rencana Aksi Pelaksanaan RB tematik peningkatan investasi tahun 2025 dan terakhir rencana aksi pelaksanaan RB tematik pengentasan Kemiskinan tahun 2025. [MFH/Diskominfotik Lambar]