
LAMPUNG TENGAH, MFH,-- Pemerintah Provinsi Lampung bersama Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menggelar
Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), Selasa (15/07/2025), bertempat di
Gedung Sesat Agung Nuwo Balak, Lampung Tengah.
Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, sebagai
bentuk nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan literasi dan inklusi
keuangan masyarakat, khususnya dalam bidang keuangan syariah dan pasar modal.
Program GENCARKAN menyasar berbagai kalangan masyarakat, seperti anggota Tim
Penggerak PKK, pelaku UMKM, serta masyarakat umum di Lampung Tengah. Kegiatan
ini menjadi bagian dari strategi mendukung target Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung yang menargetkan tingkat inklusi
keuangan sebesar 85,5% pada tahun 2025 dan 97,2% pada tahun 2045.
Baca Lainnya :
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menekankan bahwa edukasi
keuangan merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang mandiri dan
sejahtera.
“Program GENCARKAN merupakan langkah nyata dan strategis dalam membangun
masyarakat yang melek finansial, cakap mengelola keuangan, dan bijak dalam
mengambil keputusan ekonomi,” tegas Jihan.
Ia juga menyoroti pentingnya peran ibu rumah tangga dan ibu-ibu PKK dalam
mengelola keuangan keluarga, yang dianggap sebagai titik awal penguatan ekonomi
rumah tangga dan daerah.
“Peran ibu rumah tangga sangat strategis dalam mengatur keuangan keluarga,
membentuk budaya menabung, serta membangun masa depan generasi mendatang,”
tambahnya.
Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, mengungkapkan bahwa transformasi
digital telah membuka akses luas terhadap layanan keuangan, namun juga
menghadirkan tantangan pemahaman produk keuangan yang semakin kompleks.
“Meluasnya aksesibilitas industri jasa keuangan dan meningkatnya daya saing
sektor keuangan Indonesia adalah dua potensi besar dari transformasi digital,”
ujar Otto.
Merujuk pada data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025,
tingkat literasi keuangan nasional berada di angka 66,46% dengan inklusi
80,51%. Sementara itu, literasi keuangan syariah baru mencapai 43,42% dengan
tingkat inklusi hanya 13,41%. Untuk pasar modal, literasi tercatat 17,78% dan
inklusi masih rendah di angka 1,34%.
Otto menekankan pentingnya peningkatan literasi agar masyarakat tak hanya
menggunakan produk keuangan, tetapi memahami manfaat, risiko, dan cara
penggunaannya dengan bijak.
“Ini penting untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian serta mendorong
pemanfaatan produk keuangan secara optimal,” tegasnya. [MFH / rils]