JAKARTA, MFH,-- Pemprov Lampung mendapatkan  Penghargaan  Provinsi Layak Anak (Provila) Tahun 2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.  

Penghargaan diterima secara langsung  oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela pada Puncak Acara Malam Penganugerahan Apresiasi KLA, di Auditorium Kementerian Agama Jakarta Pusat, Jumat (8/8/2025).  

 Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator PMK, Imam Machdi  dan Menteri  PPPA, Arifah Fauzi kepada 13 Provinsi yang memperoleh Predikat Provinsi Layak Anak, termasuk salah satunya adalah Provinsi Lampung.

Penghargaan Provila ini telah tiga kali diraih oleh Provinsi Lampung semenjak tahun 2022 dan kembali diraih di tahun 2025.   Provila merupakan sebuah wujud sinergitas dan kerja keras baik di Kabupaten/Kota maupun lintas Kabupaten/Kota dalam setiap Provinsi dalam upaya mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak anak.

Provila dapat tercapai jika semua Kabupaten dan Kota menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), semua kecamatan dan desa/kelurahan menjadi Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak (KELANA dan DEKELA).  

Baca Lainnya :

• Gubernur dan Kapolda Lampung Adu Strategi di Pembukaan Turnamen Catur Smanda Cup 20250
• ASN Bappeda Lambar Menghilang 0
• Bupati Mesuji Hj. Elfianah Audiensi dengan Kemendikbud RI0
• DKP3 Metro Resmikan RPH Berstandar Ekspor0
• Wagub Jihan Lantik dr. Imam Ghozali sebagai Direktur RSUD Dr. H. Abdul Moeloek0

Adapun 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang  memperoleh Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak, yaitu :  KLA Peringkat Nindya

Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, Kota Metro, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.  

KLA Peringkat Madya: Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesisir Barat.  

KLA Peringkat Pratama: Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Pringsewu.  

KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. [MFH/Diskominfotik]