JAKARTA, MFH, – Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, TEDI ZADMIKO, S.K.M., S.H., M.M., didampingi Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Barat, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Sampah Tahun 2026. Jakarta 25-26 Februari 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam penanganan darurat sampah nasional serta bagian dari peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 yang mengusung tema “Kolaborasi untuk Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah)”. Rakornas bertujuan mendorong percepatan penyelesaian permasalahan sampah secara sistematis dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Acara dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan. Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa persoalan sampah tidak dapat dipandang sebagai isu sektoral semata, melainkan isu strategis nasional yang berdampak pada ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, pariwisata, serta keberlanjutan lingkungan. Ia mendorong penguatan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang modern dan berorientasi pada ekonomi sirkular.

Baca Lainnya :

• Sistem Layanan Pengaduan SPPG Resmi Disosialisasikan0
• Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Resmi Hadir di Pekon Way Redak0
• Bupati Dedi Irawan Dorong Percepatan Akses Jalan RSUD KH. Muhammad Thohir Bersama BPKP0
• Pemkab Pesisir Barat Teken Kerja Sama Pengelolaan Kawasan Agroindustri Terpadu 0
• Refleksi Satu Tahun Pengabdian Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat0

Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai ujung tombak pengelolaan sampah. Ia meminta kepala daerah untuk memastikan tersedianya regulasi yang memadai, alokasi anggaran yang proporsional, serta pengawasan yang konsisten terhadap operasional pengelolaan sampah di daerah. Mendagri juga mendorong integrasi indikator kinerja pengelolaan sampah dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Menteri Pekerjaan Umum dalam paparannya bertema “Pembangunan dan Optimalisasi Infrastruktur Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan” menegaskan pentingnya transformasi sistem TPA dari open dumping menuju sanitary landfill yang ramah lingkungan. Selain itu, pembangunan TPS3R dan fasilitas pengolahan sampah terpadu harus direncanakan berbasis kebutuhan daerah serta didukung oleh skema pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyoroti pentingnya peran desa sebagai garda terdepan dalam perubahan perilaku masyarakat. Ia mendorong optimalisasi dana desa untuk program pengelolaan sampah berbasis komunitas, pembentukan bank sampah, serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah bernilai ekonomis.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN menyampaikan bahwa keluarga memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar lingkungan. Edukasi sejak dini mengenai pemilahan sampah, pengurangan plastik sekali pakai, serta penerapan pola hidup bersih dan sehat harus dimulai dari rumah tangga sebagai unit terkecil masyarakat.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dalam arahannya bertema “Target Reformasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Hulu ke Hilir” menegaskan bahwa reformasi pengelolaan sampah harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ia menyampaikan pentingnya pencapaian target pengurangan sampah di sumber, peningkatan persentase daur ulang, serta pengurangan ketergantungan pada TPA. Pemerintah daerah diminta menyelaraskan perencanaan, penganggaran, serta indikator kinerja agar target nasional dapat dicapai secara terukur dan berkelanjutan.

Sebagai penutup, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan darurat sampah melalui penguatan kebijakan pengurangan sampah di sumbernya, peningkatan kapasitas daur ulang, pengawasan terhadap TPA open dumping, serta penegakan hukum bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan. Ia juga mendorong inovasi daerah dalam menciptakan solusi pengelolaan sampah yang adaptif dan berkelanjutan.

Menanggapi berbagai arahan tersebut, Sekda Kabupaten Pesisir Barat TEDI ZADMIKO, S.K.M., S.H., M.M. menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen untuk segera menindaklanjuti hasil Rakornas melalui penguatan kebijakan daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

“Rakornas ini memberikan arah yang jelas bagi daerah. Kami akan memperkuat kolaborasi lintas sektor, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta mengoptimalkan potensi lokal dalam pengelolaan sampah. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan Pesisir Barat yang bersih, sehat, dan berdaya saing,” ujarnya.

Dengan semangat Kolaborasi untuk Indonesia ASRI, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat optimistis dapat berkontribusi aktif dalam mewujudkan Indonesia yang aman, sehat, resik, dan indah, dimulai dari pembangunan lingkungan yang berkelanjutan di daerah. [MFH/Diskominfotiksan]