METRO, MFH,-- Pemerintah Kota Metro menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat dengan memastikan 540 Tenaga Harian Lepas (THL) Non Database tetap bekerja. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Metro, H. Bambang Iman Santoso, bersama Wakil Wali Kota, Dr. M. Rafieq Adi Pradana, dan Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini duduk bersama saat menerima massa aksi damai Forum THL Non Database yang berkolaborasi dengan KNPI dan HMI, Selasa (16/9/2025).

Pertemuan yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kota Metro tersebut menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Daerah tidak tinggal diam menghadapi permasalahan yang dialami oleh pegawai THL. Sebaliknya, Pemkot Metro hadir dengan solusi konkret yang dituangkan dalam lima poin kesepakatan resmi.

Dalam pernyataannya, Wali Kota Metro, Bambang menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan tinggal diam terhadap apa yang menjadi keresahan tenaga honorer dan memastikan tidak ada yang dirumahkan.

Baca Lainnya :

• Wakil Walikota Metro buka Pelatihan Digital Marketing0
• Tekan Inflasi Pemkot Metro Ikuti Rakor Bersama Kemendagri0
• Pemkot Metro Gelar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 20250
• Perkuat layanan PAUD, Pokja Bunda PAUD Kota Metro 2025–2029 dikukuhkan0
• Turun ke jalan, Wali Kota dan Forkopimda Kompak Bagikan Bendera Merah Putih0

“Kita sudah menyepakati aksi damai yang dilakukan para THL dan HMI. Pemerintah Daerah akan memastikan semua komitmen ini berjalan dengan baik,” kata Bambang.

Dalam dokumen kesepakatan yang ditandatangani bersama Ketua DPRD Kota Metro, Pemerintah Kota Metro menegaskan lima poin penting. Pertama, Pemerintah Kota Metro berjanji dan menjamin tidak akan merumahkan 449 THL Pemerintah Daerah, 91 THL alih data, THL BLUD, dan guru.

Kedua, THL Non Database yang memenuhi aturan akan diusulkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Ketiga, Pemerintah Kota Metro berkomitmen merealisasikan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terutama terkait peningkatan kesejahteraan ASN dan honorer sesuai APBD.

Sedangkan pada poin keempat, mendorong BKN RI dan Kemenpan RB memberikan afirmasi agar THL Non Database dapat diakomodir dalam usulan PPPK Paruh Waktu. Kelima, memberikan solusi alternatif agar seluruh THL tidak kehilangan pekerjaan di lingkungan Pemkot Metro.

Menanggapi 5 point tersebut, Ketua Forum THL Non Database, Raden Yusuf, menyatakan rasa syukurnya atas komitmen pemerintah atas aksi damai yang sudah mendapatkan solusi. Solusi ini telah di sepakati bersama, hanya saja perlu waktu untuk merealisasikannya. “Saya harap semua teman-teman THL bersabar,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Metro, Ria Hartini, juga menyampaikan dukungan penuh untuk mengawal proses ini sampai ke DPR RI.

“DPRD sudah menyetujui tuntutan ini. Insya Allah apa yang menjadi harapan Pak Wali Kota akan segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

Dengan adanya jaminan dari pemerintah daerah, gelombang aksi damai yang digelar bersama elemen pemuda dan mahasiswa terkait keberlangsungan hidup ratusan honorer tersebut berakhir dengan baik. Para THL di lingkungan Pemerintah Kota Metro bisa sedikit lega meski masih menanti proses lebih lanjut di tingkat Pusat.

Langkah cepat dan tanggap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Metro ini menjadi bukti bahwa pemerintah tetap hadir sebagai pelindung, sekaligus juga berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan aparatur sipil negara dan tenaga honorer di Kota Metro. [MFH/**]