LAMPUNG SELATAN, MFH,-- Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan pentingnya sinergi antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merancang program pembangunan desa.

Menurutnya, setiap kebijakan harus lahir dari musyawarah bersama, bukan hanya keputusan sepihak kepala desa.

Pesan tegas itu ia sampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas aparatur BPD Tahun Anggaran 2025 hari kedua, di Aula Hotel Negeri Baru Resort, Kecamatan Kalianda, Kamis (2/10/2025).

Baca Lainnya :

• Buka Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur BPD0
• Dinsos Lamsel Nonaktifkan 2.100 KPM Penerima Bansos PKH 0
• Program Prioritas Bupati Lampung Selatan, Mampukah Desa Ciptakan Lapangan Kerja di Agro Eduwisata 0
• Musdes RKPDes Desa Maja Tahun Anggaran 2026 Digelar, BLT DD Tahap III Disalurkan0
• Ratusan Burung Liar Diamankan Tim Gabungan KSKP dan BKSDA Lampung0

“Program desa tidak boleh hanya berdasarkan keinginan kepala desa semata, melainkan harus duduk bersama BPD agar bisa menemukan titik temu dan menyelesaikan persoalan secara komprehensif,” ujar Egi dihadapan peserta Bimtek.

Acara tersebut dihadiri Plt Inspektur Kabupaten Anton Carmana, Kepala Dinas PMD Erdiyansyah, Kabag Tapem Setiawansyah, para camat, serta ratusan peserta Bimtek.

Pada tahun 2025, Pemkab Lampung Selatan mengarahkan penggunaan dana desa, khususnya di sektor agraris, untuk memperkuat ekonomi lokal melalui program berkelanjutan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Selain menekankan kolaborasi, Bupati Egi juga mengingatkan aparatur desa dan BPD agar menjauhi praktik pungutan liar (pungli).

“Saya paling alergi dengan yang namanya pungli. Saya tekankan, pejabat di era pemerintahan saya menjabat untuk melayani, bukan untuk dilayani,” tegasnya.

Bupati berharap keberadaan BPD di setiap desa benar-benar memahami peran sebagai pengawas sekaligus penguat tata kelola desa. Dengan demikian, arah pembangunan bisa berjalan sesuai aturan dan memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

“Bapak ibu dipilih bukan secara langsung, tetapi melalui musyawarah mufakat. Oleh karena itu, pahami betul fungsi BPD agar bisa mengawal program desa berjalan sesuai aturan dan bermanfaat bagi masyarakat.” pesan Egi. [MFH / Gil]