BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandar Lampung, Erwinto, menegaskan seluruh satuan kerja dan unit kerja di lingkungan Kemenag Kota Bandar Lampung harus bergerak dalam satu arah, memperkuat koordinasi, dan menjadikan regulasi sebagai pijakan dalam menjalankan tugas serta pelayanan kepada masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Erwinto saat memimpin Rapat Koordinasi Satuan Kerja di lingkungan Kemenag Kota Bandar Lampung usai Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).

Baca Lainnya :

• Sekdaprov Ikuti Apel Kehormatan dan Renungan Suci Rangkaian HUT ke-81 Kemerdekaan RI0
• Gubernur Mirza Pimpin Upacara HUT ke-81 RI Tingkat Provinsi Lampung0
• Pemprov Lampung Ikuti Detik-Detik Proklamasi, Semangat Persatuan jadi Perekat Bangsa0
• Meriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, PPKPM Gelar Berbagai Lomba0
• Wagub Jihan Kukuhkan Paskibraka Lampung 20260

Rapat dihadiri Kasubbag Tata Usaha, para kepala seksi, penyelenggara, kepala MTsN, kepala MIN, serta kepala KUA se-Kota Bandar Lampung.

Erwinto mengatakan, setiap satuan dan unit kerja memiliki tugas serta kewenangan berbeda, tetapi tetap berada dalam satu sistem organisasi Kementerian Agama. Karena itu, pelaksanaan program tidak boleh berjalan secara sektoral atau hanya bertumpu pada kepentingan masing-masing unit.

“Unit kerja dan satuan kerja di bawah Kemenag Kota Bandar Lampung tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Seluruhnya harus membangun sinergi dan koordinasi dalam menjalankan tugas, fungsi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Menurut Erwinto, KUA, MIN, dan MTsN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian Agama. Setiap program dan kebijakan, kata dia, harus ditempatkan dalam satu garis koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun ego sektoral.

Ia menilai pemahaman terhadap struktur organisasi dan regulasi menjadi fondasi penting bagi pimpinan satuan kerja. Regulasi bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi batas kewenangan sekaligus pedoman agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

“Mari kita baca dan pahami regulasi bersama-sama. Jangan menjalankan tugas hanya berdasarkan kebiasaan. Dengan memahami aturan, kita mengetahui posisi, kewenangan, serta bagaimana seharusnya membangun koordinasi,” ujarnya.

Erwinto menekankan, kekuatan organisasi tidak ditentukan oleh satu unit kerja yang berjalan paling cepat, melainkan oleh kemampuan seluruh jajaran bergerak bersama menuju tujuan yang sama.

Karena itu, ia meminta para pimpinan satuan kerja lebih aktif membangun komunikasi, terutama dalam pelaksanaan program yang bersinggungan dengan unit lain. Koordinasi, menurutnya, harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar dilakukan ketika muncul persoalan.

Erwinto berharap dari rapat koordinasi terbangun kesamaan pemahaman terhadap regulasi, semakin kuatnya disiplin koordinasi, serta pola kerja yang lebih terpadu. Dengan demikian, keberadaan Kementerian Agama dapat semakin dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang tertib, efektif, dan responsif. [MFH/rils]