KALIANDA,  MFH,-- Ratusan buruh PT San Xiong Steel Indonesia kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Lampung Selatan. Kali ini, emosi massa memuncak karena tidak ada satu pun anggota dewan yang hadir menerima aspirasi mereka, hingga akhirnya mereka melakukan aksi bakar ban sebagai bentuk protes keras.

 Aksi yang berlangsung cukup ramai ini dipicu oleh kekecewaan mendalam para pekerja. Mereka datang dengan harapan bisa berdialog dan menyampaikan tuntutan langsung kepada wakil rakyat, namun kenyataannya pintu kantor DPRD terlihat sepi dan tidak ada perwakilan yang menyambut.

 "Kami sudah berkali-kali datang, tapi selalu tidak ada yang mau mendengar. Hari ini kami datang lagi, tapi sampai sekarang tidak ada satu pun anggota DPRD yang hadir. Ini sangat mengecewakan," ujar Iwan salah satu perwakilan buruh di lokasi, Senin, (6/4/2026).

Baca Lainnya :

• Truk Muatan Pasir Terguling di Tanjakan Kalirejo, Sopir Akui Belum Kuasai Medan0
• Bupati Egi Ingatkan Adaptasi di Era AI: Inspirasi Tak Bisa Digantikan Teknologi0
• OJK Imbau Waspada Investasi Ilegal, Bupati Egi: Jangan Terbuai Untung Instan0
• Pemkab Lampung Selatan Catat Realisasi Pendapatan 97 Persen di Tengah Tekanan Ekonomi0
• Camat Palas Ns. Rosalina dan Kades Sukiman Kompak Wujudkan Program Desa HELAU di Bumirestu0

 Sebagai bentuk ekspresi kemarahan dan keputusasaan, massa akhirnya membakar ban bekas tepat di halaman depan gedung dewan. Asap hitam mengepul tinggi, disertai teriakan yel-yel yang menuntut pemenuhan hak-hak mereka.

 Buruh PT San Xiong Steel sendiri telah lama menuntut pembayaran gaji yang tertunggak sejak bulan April 2025, serta penyelesaian tunggakan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Masalah ini diperparah dengan adanya dualisme manajemen di perusahaan dan pemblokiran rekening oleh pihak kepolisian, sehingga operasional perusahaan terhenti namun status karyawan masih diakui.

 Hingga berita ini diturunkan, aksi bakar ban masih berlangsung dan massa tetap bertahan di lokasi. Mereka menegaskan tidak akan bubar sebelum ada pihak berwenang yang hadir dan memberikan kepastian hukum serta solusi nyata atas nasib mereka yang belum jelas. [MFH/Sriw]