- Hari Kakao Indonesia ke-14 Digelar di Pesawaran
- Bupati Membuka Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di Pekon Pandansari
- Pemkab Salurkan Bantuan Pangan di Wonodadi dan Pringsewu Timur
- Pemkab Pringsewu Gelar Festival Literasi 2026
- Pemkab Lampung Timur Ajukan Tiga Raperda
- Wali Kota Metro Instruksikan TPID Perkuat Pengendalian Inflasi Jelang Nataru
- Gemilang di Porprov X Lampung 2026, Pesisir Barat Tambah Dua Medali
- Wabup Agus Suranto Evaluasi Kampung Nelayan Merah Putih di Pematang Sawa
- Wabup Sidak Pembangunan di Pematang Sawa, Temukan Retakan Jalan Rigid Beton
- Bupati Tanggamus Sambangi Atlet Porprov di Asrama Haji, Beri Motivasi dan Semangat
Kemendikdasmen: Belum Memungkinkan Gratiskan Sekolah Negeri-Swasta Seluruhnya

Jakarta,
MFH,-- Pemerintah menegaskan belum mampu untuk menggratiskan seluruh biaya
pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta. Hal itu diungkapkan oleh
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
(Kemendikdasmen) Suharti dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Kamis
(10/7/2025). "Jadi tidak memungkinkan, belum memungkinkan barangkali
dengan kapasitas fiskal yang ada untuk membiayai keseluruhan kebutuhan sekolah
baik negeri maupun swasta," kata Suharti dikutip dari akun YouTube Tv
Parlemen, Jumat (11/7/2025).
Oleh
karena itu, kata Suharti, pemerintah akan menjalani putusan MK soal pendidikan
dasar gratis secara bertahap dengan batas dan standar tertentu. "Maka yang
diusulkan adalah petahapannya dengan pembiayaan sampai batas-batas tertentu,
standar-standar tertentu," lanjut dia.
Suharti
mengatakan, pihaknya juga membutuhkan anggaran sebesar Rp 183,4 triliun untuk
menjalankan pendidikan dasar gratis sesuai putusan MK. Baca juga: Menkomdigi:
KPI Tak Perlu Khawatir soal Gaji Pegawai P3K Ia menjelaskan, besaran angka
pelaksanaan putusan MK tersebut didapatkan dari hasil simulasi yang
mempertimbangkan kebutuhan sekolah swasta dan negeri. Serta juga
mempertimbangkan kondisi guru non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) di sekolah negeri
yang juga memerlukan dukungan. "Dari simulasi tersebut, baik swasta maupun
negeri Rp 183,4 triliun," ungkapnya.
Baca Lainnya :
- Lagunya Dipakai Bocah Pacu Jalur, Penyanyi AS Melly Mike Terbang ke Riau Tanpa Bayaran0
- Lampung Mantapkan Arah Pembangunan Jangka Menengah0
- Dua Prodi FKIP Gelar Asesmen Lapangan 0
- Jumat Berkah, Yonif 7 Marinir Gelar Makan Siang Bersama0
- Bupati Ardito Bahas Pemerataan Listrik dengan PLN0
Suharti juga menegaskan,
nantinya meski sudah ada penanggungan dari pemerintah, masyarakat atau dalam
hal ini sekolah swasta masih boleh menarik bayaran. "Kemudian sebagaimana
putusan MK yang sudah dikonfirmasi oleh Pak Menteri juga bahwa masyarakat masih
dimungkinkan untuk memberikan kontribusi," jelas Suharti. [MFH/**]











