Jakarta, MFH,-- Pemerintah menegaskan belum mampu untuk menggratiskan seluruh biaya pendidikan dasar di sekolah negeri dan swasta. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Suharti dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Kamis (10/7/2025). "Jadi tidak memungkinkan, belum memungkinkan barangkali dengan kapasitas fiskal yang ada untuk membiayai keseluruhan kebutuhan sekolah baik negeri maupun swasta," kata Suharti dikutip dari akun YouTube Tv Parlemen, Jumat (11/7/2025).

Oleh karena itu, kata Suharti, pemerintah akan menjalani putusan MK soal pendidikan dasar gratis secara bertahap dengan batas dan standar tertentu. "Maka yang diusulkan adalah petahapannya dengan pembiayaan sampai batas-batas tertentu, standar-standar tertentu," lanjut dia.

Suharti mengatakan, pihaknya juga membutuhkan anggaran sebesar Rp 183,4 triliun untuk menjalankan pendidikan dasar gratis sesuai putusan MK. Baca juga: Menkomdigi: KPI Tak Perlu Khawatir soal Gaji Pegawai P3K Ia menjelaskan, besaran angka pelaksanaan putusan MK tersebut didapatkan dari hasil simulasi yang mempertimbangkan kebutuhan sekolah swasta dan negeri. Serta juga mempertimbangkan kondisi guru non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) di sekolah negeri yang juga memerlukan dukungan. "Dari simulasi tersebut, baik swasta maupun negeri Rp 183,4 triliun," ungkapnya.

Baca Lainnya :

• Lagunya Dipakai Bocah Pacu Jalur, Penyanyi AS Melly Mike Terbang ke Riau Tanpa Bayaran0
• Lampung Mantapkan Arah Pembangunan Jangka Menengah0
• Dua Prodi FKIP Gelar Asesmen Lapangan 0
• Jumat Berkah, Yonif 7 Marinir Gelar Makan Siang Bersama0
• Bupati Ardito Bahas Pemerataan Listrik dengan PLN0

Suharti juga menegaskan, nantinya meski sudah ada penanggungan dari pemerintah, masyarakat atau dalam hal ini sekolah swasta masih boleh menarik bayaran. "Kemudian sebagaimana putusan MK yang sudah dikonfirmasi oleh Pak Menteri juga bahwa masyarakat masih dimungkinkan untuk memberikan kontribusi," jelas Suharti. [MFH/**]