BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6/2026).

Rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela tersebut menjadi forum evaluasi capaian program TPAKD sekaligus penyusunan langkah strategis untuk memperkuat akses keuangan masyarakat dan mendukung peningkatan kesejahteraan di Provinsi Lampung.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa TPAKD tidak boleh hanya berfokus pada jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan, melainkan harus memastikan setiap program menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Baca Lainnya :

• Sekda Lampung: Belanja Wajib Jadi Prioritas Utama APBD 20260
• Presiden Buka Munas HIPMI XVIII di Lampung0
• Wagub Jihan Ajak IPM Jadi Pelopor Peningkatan SDM dan Pembangunan Daerah0
• Lampung Siap Jadi Tuan Rumah Munas HIPMI0
• Pelantikan Lima Ibunda Guru Kabupaten, Tegaskan Peran Strategis Pendamping Pendidikan0

"Yang paling utama dari KPI TPAKD bukan sekadar banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi bagaimana akses keuangan benar-benar dapat menjangkau seluruh masyarakat hingga pelosok daerah, meningkatkan pembiayaan UMKM, serta memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Jihan.

Menurutnya, akses terhadap layanan keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, UMKM hingga ekonomi kreatif yang akan berkembang lebih optimal apabila didukung akses pembiayaan yang mudah serta tingkat literasi keuangan yang memadai.

Jihan juga menyoroti masih rendahnya pemanfaatan akses pembiayaan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), oleh pelaku UMKM di Lampung. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian seluruh anggota TPAKD untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang menyebabkan akses pembiayaan belum optimal.

"Kita perlu membedah secara mendalam apa penyebab rendahnya akses pembiayaan ini. Apakah karena kurangnya informasi, kendala administrasi, atau faktor lainnya. Forum TPAKD harus mampu menghadirkan solusi yang konkret," katanya.

Selain itu, Jihan menekankan pentingnya peran TPAKD dalam mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung yang saat ini masih berada pada peringkat ke-26 dari 38 provinsi di Indonesia.

Menurutnya, peningkatan kualitas ekonomi masyarakat melalui perluasan akses keuangan harus menjadi bagian dari strategi besar pembangunan daerah karena indikator ekonomi merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan IPM.

"Pak Gubernur sangat fokus terhadap peningkatan IPM Lampung. Karena itu, seluruh program yang kita jalankan harus mampu menjadi pengungkit peningkatan kualitas hidup masyarakat," tegasnya.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan Provinsi Lampung pada tahun 2025 telah mencapai 80,51 persen, sementara tingkat literasi keuangan berada pada angka 66,46 persen. Meski menunjukkan tren positif, Jihan menilai capaian tersebut masih perlu ditingkatkan melalui berbagai inovasi dan percepatan program.

Pemerintah Provinsi Lampung bersama TPAKD terus mendorong sejumlah program prioritas seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah, serta program Desa Perekonomian Kuat dan Masyarakat Sejahtera (Desa PERKASA) yang disinergikan dengan Program Desaku Maju.

Wakil Gubernur juga meminta seluruh perangkat daerah untuk serius mengawal pelaksanaan program yang telah dirancang sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat desa.

"Kita memiliki instrumen sampai ke desa, kelurahan, RT dan RW. Tinggal bagaimana kita mengorkestrasi dan memastikan seluruh program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Lampung Otto Fitriandy melaporkan bahwa selama tahun 2025 hingga Maret 2026, TPAKD Provinsi Lampung telah melaksanakan 42 kegiatan literasi dan inklusi keuangan yang menjangkau lebih dari 12.500 peserta di 14 kabupaten/kota.

Selain itu, TPAKD juga melaksanakan 25 kegiatan business matching melalui program unggulan Desa PERKASA, Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS), Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah (Si Cantiks), serta program Bank Sampah Sekolah.

Otto menjelaskan bahwa TPAKD terus memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga dan instansi melalui pengembangan Desa PERKASA yang terintegrasi dengan Program Desaku Maju. Kolaborasi tersebut melibatkan berbagai pihak, antara lain Badan Pusat Statistik melalui Program Desa Cantik (Desa Cinta Statistik), PT Bank Lampung melalui Smart Village dan layanan keuangan digital, Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih, serta pengembangan desa wisata.

"Ke depan, TPAKD diarahkan menjadi orkestrator pengembangan ekonomi daerah. Kami berharap setiap desa memiliki produk unggulan dan ekosistem ekonomi yang mampu menciptakan kemakmuran masyarakat secara berkelanjutan," kata Otto.

Selain rapat pleno, kegiatan juga dirangkaikan dengan pembekalan materi sertifikasi TPAKD sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam merancang, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi program percepatan akses keuangan secara lebih efektif.

Melalui rapat pleno ini, Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, meningkatkan daya saing daerah, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Lampung. [MFH/Dinas Kominfotik Provinsi Lampung]