METRO, MFH, -- Demi meningkatkan efisiensi kerja dan memperkuat tata kelola pemerintahan, Pemerintah Kota Metro melalui Bagian Organisasi menggelar Workshop Penyusunan Peta Proses Bisnis bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpin oleh Asisten Wali Kota Bidang Administrasi Umum, Suwandi yang berlangsung di OR Setda setempat, Selasa (25/11/2025).

Kegiatan yang diikuti perwakilan OPD tersebut bertujuan menstandarkan alur kerja, memperjelas hubungan antarunit, serta mendorong akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dinas.

Zaki menjelaskan bahwa Pemkot Metro telah menyelesaikan penyusunan RPJMD 2025–2029, disusul dengan rampungnya penyusunan rencana strategis seluruh perangkat daerah untuk periode yang sama sehingga penyusunan peta proses bisnis menjadi bagian krusial yang harus segera dituntaskan.

Baca Lainnya :

• Upaya Penyegaran Birokrasi, Wali Kota Metro Lantik Kadisdikbud dan Asisten II0
• Wali Kota Sampaikan Prioritas Utama TA 2026 Dalam Rapat Paripurna0
• Wali Kota Metro Apresiasi Sosialisasi Perbankan untuk Mahasiswa0
• Walikota Metro Tegaskan Penguatan Tata Kelola Melalui Penandatanganan Internal Audit Charter0
• Wali Kota Tinjau Langsung Distribusi 1.500 Paket Sembako Murah di Samber Park0

“Regulasi mengenai proses bisnis sebenarnya sudah diberlakukan sejak 2018, namun Pemerintah Kota Metro baru berhasil menyelesaikan penyusunan proses bisnis pada 2023 berdasarkan RPJMD 2021–2026 dan hingga saat ini masih banyak perangkat daerah yang belum dapat menyelesaikan peta proses bisnis di tingkat masing-masing,” ungkapnya.

Ia menambahkan,setiap perubahan perencanaan maupun struktur organisasi harus selalu diiringi dengan penyusunan peta proses bisnis karena inilah yang menjadi landasan dalam bekerja dan tahap berikutnya akan menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) di dalam pemerintahan.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Metro, Suwandi, menekankan bahwa birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta efektif dalam pengelolaan dan penganggaran. Ia menilai perbaikan berkesinambungan di bidang ketatalaksanaan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

“Pembinaan ketatalaksanaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan profesionalisme ASN, sehingga tidak hanya menata administrasi tetapi juga mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Menurutnya, ketatalaksanaan merupakan elemen penting dalam reformasi birokrasi, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.

Ia berharap kegiatan tersebut mampu memberikan pemahaman menyeluruh kepada peserta mengenai konsep dan urgensi penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah.

“Dengan desain peta proses bisnis, alur kerja dapat tergambar secara sistematis, jelas, terukur, dan terintegrasi,” kata Suwandi.

Dalam workshop ini, peserta dibekali keterampilan menganalisis proses kerja, mengidentifikasi tumpang tindih tugas, dan memastikan setiap aktivitas organisasi mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kegiatan juga diarahkan untuk memperkuat penggunaan peta proses bisnis sebagai instrumen manajemen strategis, evaluasi, dan monitoring kinerja OPD.

Pelaksanaan workshop meliputi beberapa tahapan, mulai dari studi dokumen rencana kerja dan tupoksi, pengembangan peta proses dan peta relasi, hingga praktik penyusunan menggunakan aplikasi Bizagi. Pada tahap akhir, peserta diwajibkan menyusun laporan dan manual organisasi yang akan menjadi pedoman resmi dalam penerapan proses bisnis di masing-masing OPD. [MFH / Diksominfo Metro]