- Pemprov Dorong Perguruan Tinggi Perkuat Riset dan Inovasi Pembangunan Daerah
- Pemkab Pesawaran Dorong BUMDes jadi Ruang Tumbuh Usaha dan Kemandirian Desa
- Pemkab Pringsewu Gelar Bimtek Keprotokolan
- Pekan Kebudayaan Daerah Pringsewu Dimeriahkan Wayang Kulit Lampung
- Wabup Pringsewu Harapkan IPM jadi Tempat Belajar Menjadi Pemimpin
- Lampung Timur Bidik Tiga Besar Porprov Lampung 2026
- Kota Metro Bidik Juara Umum Porprov X Lampung 2026
- Eni Sumiyati Bambang Dorong OPD Aktif Turun ke Posyandu, Perkuat Pelayanan Enam SPM
- Wali Kota Metro Terima Kepala KPP Pratama, Perkuat Sinergi dan Kepatuhan Pajak
- Wabup Mad Hasnurin Serahkan Bantuan Korban Puting Beliung di Padang Cahya
Rapat Paripurna DPRD Lamteng Bahas Pengelolaan Aset hingga Aspirasi Masyarakat

LAMPUNG TENGAH, MFH,-- Pelaksana Tugas (Plt.)
Bupati Lampung Tengah, I Komang Koheri, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten
Lampung Tengah yang mengagendakan tiga penyampaian penting, yaitu: (1) Nota
Pengantar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah,
(2) Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2025, dan (3)
Penyampaian Laporan Hasil Reses Anggota DPRD Tahap II Masa Sidang Kedua.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sidang
DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Senin (18/5/2026).
Agenda rapat tersebut mencakup tiga fokus
utama, yaitu:
Baca Lainnya :
- Panen Raya Jagung Serentak Kuartal II di Lampung Tengah Dukung Ketahanan Pangan Nasional0
- Rakor DWP Lamteng Tekankan Pelaksanaan Program Kerja dan E-Reporting0
- TP PKK Provinsi Lampung Dorong Pemberdayaan Lansia dan Ketahanan Keluarga0
- Hibah Rotary Global Dukung Pembangunan Irigasi untuk Ekonomi Pedesaan di Lampung Tengah0
- IKWT dan P4S Lampung Tengah Bersinergi Tingkatkan Produktivitas Pertanian0
Penyampaian
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(BMD) disusun sebagai pedoman tata kelola aset daerah agar lebih tertib,
transparan, dan akuntabel. Aturan ini dinilai penting untuk mencegah
penyalahgunaan serta mengoptimalkan fungsi aset Pemerintah Kabupaten Lampung
Tengah;
Rekomendasi
DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun 2025
DPRD memberikan catatan strategis dan evaluasi
atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Rekomendasi tersebut ditujukan untuk memperbaiki kinerja eksekutif,
mengevaluasi realisasi anggaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik;
Anggota
DPRD Tahap II Laporan Hasil Reses
Penyampaian aspirasi masyarakat yang diserap
anggota dewan dari masing-masing daerah pemilihan (dapil) selama masa reses.
Aspirasi tersebut akan disusun menjadi pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang
selanjutnya diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah sebagai
prioritas pembangunan daerah.
Agenda paripurna ini merupakan bagian dari
fungsi pengawasan dan penganggaran legislatif yang dijalankan oleh pimpinan dan
anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. [MFH/Diskominfotik Lampung Tengah]











