LAMPUNG SELATAN, MFH,-- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela membuka Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kabupaten Lampung Selatan, yang berlangsung di Aula Rimau Kantor Bappeda Lampung Selatan, Rabu (11/3/2026).

Kegiatan RKPD yang menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional, dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Lamsel Radityo Egi Pratama – Syaiful Anwar dan anggota Forkopimda Lamsel.

Dalam sambutannya, Wagub Jihan menyampaikan bahwa Tahun 2027 merupakan tahun ketiga RPJMD yang berada pada fase akselerasi pencapaian target pembangunan.

Baca Lainnya :

• Pengurus YMI Cabang Lamsel Gelar Buka Bersama dan Beri Santunan untuk Yatim Piatu0
• Momentum Ramadan,Yuti Rama Yanti Perkuat Soliditas Kader Gerindra di Palas0
• Pemprov Lampung Dorong Zona Integritas, Masyarakat Dapat Layanan Lebih Transparan dan Akuntabel0
• Melalui IPWK, Fahrorrozi dan Yuti Rama Yanti Ajak Masyarakat Dukung Program Pemerintah0
• Pemkab Lamsel dan 10 Perusahaan Salurkan Bantuan Sembako Warga Terdampak Banjir di Empat Kecamatan0

Wagub menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar pembangunan dapat berjalan optimal.
“Sinergi perencanaan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah menjadi kunci untuk mencapai target pembangunan secara optimal,” ujar Wagub Jihan.

Pada kesempatan tersebut, Wagub Jihan menyampaikan sejumlah capaian pembangunan Provinsi Lampung sepanjang tahun 2025.

Wagub Jihan menyampaikan Perekonomian Lampung tercatat tumbuh sebesar 5,28 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen dan rata-rata Sumatera sebesar 4,81 persen.

Wagub juga mengapresiasi Kabupaten Lampung Selatan yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, yakni sebesar 5,71 persen.

Di sektor kesejahteraan masyarakat, jelas Wagub Jihan, menyampaikan bahwa angka kemiskinan Provinsi Lampung berhasil turun dari 10 persen pada Maret 2025 menjadi 9,66 persen pada September 2025. Namun demikian, angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan masih berada pada angka 12,05 persen.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Lampung tercatat sebesar 4,21 persen dan termasuk empat terendah secara nasional. Adapun TPT di Lampung Selatan berada pada angka 4,67 persen.

Wagub Jihan juga menyoroti keberhasilan Lampung Selatan dalam penanganan stunting. Prevalensi stunting di Provinsi Lampung tercatat sebesar 15,9 persen, sementara Lampung Selatan berada pada angka 10,4 persen atau lebih baik dari rata-rata provinsi.

“Berbagai capaian ini menjadi modal penting bagi kita untuk memasuki fase akselerasi pembangunan pada tahun 2027, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.

Disisi lain, Pada sektor infrastruktur, jelas Wagub Jihan, Pemerintah Provinsi Lampung memberikan perhatian terhadap pembangunan jalan di wilayah Lampung Selatan. Pada tahun 2026, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran sebesar Rp107,8 miliar untuk penanganan jalan provinsi sepanjang 10,9 kilometer di wilayah Lampung Selatan.

Selain itu, penanganan jalan desa juga mendapat dukungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,29 miliar untuk enam ruas jalan desa di Kabupaten Lampung Selatan. “Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya logistik, menjaga stabilitas harga, serta membuka akses ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Wagub Jihan juga menyoroti program unggulan Pemerintah Provinsi Lampung, yakni Desaku Maju, yang bertujuan memperkuat ekosistem ekonomi desa. “Program ini dirancang untuk membangun ekonomi desa secara produktif dan terintegrasi melalui pendekatan perencanaan tematik, holistik, integratif, dan spasial,” jelasnya.

Berbagai dukungan telah dialokasikan pada tahun 2026, di antaranya penyediaan pupuk hayati cair senilai Rp11,6 miliar untuk 1.500 lokasi serta pengadaan 82 unit mesin pengering (dryer) dengan nilai Rp27,36 miliar.

Selain itu, pemerintah provinsi juga mengalokasikan Rp6 miliar untuk pelatihan vokasi bagi lebih dari 500 warga desa usia produktif.

Penguatan koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga terus dilakukan agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa.

Secara spasial, Wagub Jihan menyampaikan Provinsi Lampung membagi pembangunan kedalam tiga koridor strategis di
mana Lampung Selatan termasuk dalam Koridor Wilayah I, yang diarahkan menjadi Hub Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Ketahanan Pangan, Industri Berbasis Ekonomi, Riset dan Teknologi.

Dalam Koridor Wilayah I inilah Kabupaten Lampung Selatan memegang peranan vital, di mana fokus kegiatan kita, antara lain, meliputi: Pengembangan Kotabaru dan sekitarnya; Kawasan Industri (KAIL, Katibung) dan rencana Kawasan Industri Energi Terpadu; pembangunan Jalan Tol Lematang- Panjang; Pengembangan Pelabuhan Sebalang; Pengembangan Bakauheni Harbour City (BHC), juga Kawasan Khusus Pariwisata Pesisir Kalianda.

Untuk mendukung hal tersebut, maka Wagub Jihan menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia, hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan UMKM, serta percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada kesempatan itu juga, Wagub Jihan menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia, hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan UMKM, serta percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui forum Musrenbang ini, Wagub Jihan berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyusun perencanaan pembangunan yang realistis, terukur, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Perencanaan yang kita susun hari ini harus menjadi pijakan kuat untuk menghadirkan pembangunan yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat Lampung Selatan dan Provinsi Lampung,” ujarnya. [MFH/Diskominfotik Provinsi Lampung]