PESISIR BARAT, MFH,-- Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat dalam mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai fondasi penguatan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efisien, dan berbasis digital, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Setdakab Pesisir Barat, Armen Qodar, S.P., M.M.

Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi QRIS dalam rangka Mendukung Percepatan ETPD yang digelar di Hotel Sunset Beach 2, Pekon Serai, Rabu (11/2/2026).

Turut hadir dalam kegiatan Sosialisasi QRIS tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Alex Kurniawan; Kepala BPD Lampung, Dino Pramono; Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pesisir Barat, Henri Dunan, S.E.; Kepala Cabang Bank Lampung Pesisir Barat, Mahendra Dwi Setiawan; para Kepala Sub Bagian Keuangan Perangkat Daerah; serta seluruh bendahara perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.

Baca Lainnya :

• Pemkab Pesisir Barat Gelar Musrenbang RKPD Kabupaten Tahun 2027 Gabungan Empat Kecamatan0
• Bupati Terima Audiensi Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat0
• Wakil Bupati Pesisir Barat Tinjau Langsung Pelayanan Kesehatan di UPTD Puskesmas Ngaras0
• Bupati Tinjau Perbaikan Jalan Lintas Way Haru Menuju Empat Pekon Terisolir0
• Sekda Tedi Zadmiko Ikuti Rakor Virtual dengan Kantor Staf Kepresidenan RI0

Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menegaskan bahwa ETPD bukan sekadar transformasi teknis dari sistem pembayaran tunai ke non-tunai, melainkan bagian penting dari reformasi birokrasi dan percepatan transformasi digital daerah.

“ETPD merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pengendalian internal, meminimalkan potensi kebocoran, meningkatkan akurasi pencatatan transaksi, serta mendorong optimalisasi pendapatan dan belanja daerah secara lebih terukur dan akuntabel,” tegas Bupati.

Menurutnya, di era digital saat ini pemerintah daerah dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik. Digitalisasi transaksi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Bupati juga menyoroti peran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai standar nasional pembayaran digital yang mendukung implementasi ETPD. Dengan satu kode QR yang terintegrasi lintas penyedia jasa pembayaran, QRIS memberikan kemudahan, keamanan, serta efisiensi transaksi bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat.

Ia mengapresiasi sinergi dan kolaborasi antara Pemkab Pesisir Barat dan Bank Indonesia dalam mendukung percepatan digitalisasi transaksi daerah. Kegiatan sosialisasi ini dinilai strategis untuk memperkuat pemahaman serta kapasitas perangkat daerah dalam mengimplementasikan sistem pembayaran non-tunai secara lebih luas dan optimal.

Lebih lanjut, Bupati menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar berkomitmen aktif mendukung percepatan ETPD, termasuk melalui pemanfaatan QRIS pada berbagai jenis transaksi pemerintah daerah, baik dari sisi pendapatan seperti pajak dan retribusi daerah, maupun dari sisi belanja daerah.

“Transformasi digital harus menjadi gerakan bersama. Komitmen kolektif seluruh OPD menjadi kunci agar implementasi ETPD berjalan konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Pesisir Barat menegaskan arah kebijakan pembangunan tahun 2026 yang berorientasi pada penguatan sistem keuangan daerah berbasis digital, peningkatan transparansi fiskal, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem transaksi yang modern dan terintegrasi.

Sosialisasi QRIS dalam rangka mendukung percepatan ETPD tersebut secara resmi dibuka dengan harapan menjadi langkah konkret dalam mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. [MFH/Diskominfotiksan]