TUBABA, MFH,-- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari Program Strategis Nasional. Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program MBG yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Untung Budiono, S.Sos., M.H., di Ruang Rapat Bupati, Senin (19/02/2026).

Dalam arahannya, Untung Budiono menegaskan bahwa Program MBG merupakan program nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden serta diperkuat melalui Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Karena itu, kepala daerah memiliki tanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaannya.

“Berhasil atau tidaknya program ini, termasuk sejauh mana dampak multiplier effect-nya terhadap berbagai sektor di daerah, menjadi tanggung jawab kepala daerah,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• Bunda PAUD Tubaba Hadiri Serah Terima Jabatan Ketua Pengurus Daerah HIMPAUDI0
• Kapolres Tulang Bawang Barat Pimpin Upacara Sertijab Kasat Lantas0
• Polres Tulang Bawang Barat Launching SPPG di Panaragan Jaya0
• Mengaku Berpangkat Bripka, Polisi Gadungan di Tubaba Diamankan Sipropam0
• Kapolres dan Kajari Tulang Bawang Barat Gelar Coffee Morning 0

Ia menjelaskan bahwa setiap enam bulan kepala daerah wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pemerintah pusat melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Laporan tersebut akan dievaluasi oleh tim lintas kementerian dan lembaga dan diberikan penilaian.

Menurutnya, hasil evaluasi memiliki konsekuensi serius. Bahkan nilai 75 dinilai masih tergolong rendah dan dapat berimplikasi pada sanksi administratif hingga pemberhentian sementara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Kita tentu berharap Tubaba memperoleh penilaian terbaik, bukan sekadar memenuhi standar, tetapi benar-benar menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat Tubaba,” tegasnya.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Satgas Percepatan Program MBG di seluruh Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG/SPBG) di wilayah Tubaba, serta hasil Rapat Koordinasi tingkat Provinsi Lampung yang sebelumnya digelar di Bandar Lampung.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Tiyuh Kabupaten Tulang Bawang Barat, Selaku Ketua Satgas. Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP., menyampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring pada 2–10 Februari 2026, saat ini terdapat 38 SPPG yang tersebar di sembilan kecamatan.

Program MBG telah menjangkau 109.106 penerima manfaat, mulai dari siswa PAUD hingga SMA/pondok pesantren, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ke depan, cakupan penerima manfaat juga direncanakan akan diperluas hingga kelompok lansia.

Dari sisi ekonomi, program ini telah menyerap 1.786 tenaga kerja dengan perputaran insentif mencapai sekitar Rp4,28 miliar per bulan. Selain itu, anggaran bahan pokok yang beredar mencapai kurang lebih Rp24,6 miliar per bulan, serta insentif pengelola yayasan/mitra sekitar Rp5,472 miliar per bulan.

“Program Makan Bergizi Gratis bukan hanya program sosial, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi daerah. Karena itu, pelaksanaannya harus tertib secara administrasi, kuat secara sistem, dan aman dari sisi kesehatan,” ujar Sofiyan.

Meski demikian, hasil monitoring juga menemukan sejumlah aspek yang perlu segera dibenahi. Dari 38 SPPG, baru 33 yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 23 yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain itu, masih ditemukan pengelolaan limbah yang belum sesuai standar serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum konsisten.

Sebagian besar tenaga ahli gizi juga belum memiliki sertifikasi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), yang merupakan standar penting dalam sistem keamanan pangan.

“Legalitas usaha dan standar sanitasi bukan sekadar formalitas, tetapi kewajiban dalam program strategis nasional. Kita tidak boleh lengah terhadap potensi risiko, terutama yang menyangkut keamanan pangan dan kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, pemanfaatan produk lokal juga masih perlu ditingkatkan. Saat ini baru 16 dari 38 SPPG yang memanfaatkan daging kambing dari peternak lokal. Pemerintah daerah mendorong optimalisasi penggunaan bahan baku lokal guna memperkuat dampak ekonomi bagi masyarakat Tubaba.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berkomitmen mempercepat penyelesaian perizinan dan sertifikasi, memperketat pengawasan higiene dan sanitasi, mewajibkan penerapan SOP secara disiplin, mendorong sertifikasi HACCP bagi tenaga ahli gizi, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pemanfaatan produk lokal.

“Keberhasilan Program MBG adalah tanggung jawab bersama. Dengan sinergi seluruh pemangku kepentingan, Tubaba optimistis dapat menjadi daerah percontohan dalam pelaksanaan program yang tertib, aman, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Sofiyan Nur.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua komisi I Dprd Kabupaten Tulang Bawang Barat, Camat se-Kabupaten Tubaba dan Korwil/korcam SPPG se-Kabupaten Tubaba serta seluruh tamu undangan terkait. [MFH/Diskominfo Tubaba]