KALIANDA, MFH – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi masyarakat tidak boleh mengganggu pembangunan dan pelayanan publik yang sedang berjalan.

Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda membahas situasi kamtibmas terkini di Aula GWL Mapolres Lampung Selatan, Senin (1/9/2025).

“Sejak awal saya tegaskan, jabatan ini amanah untuk melayani rakyat, bukan untuk dilayani. Lampung Selatan sedang kita bangun bersama, jangan sampai karena aksi satu hari, kerja keras kita kembali ke titik awal,” ujar Bupati Egi.

Baca Lainnya :

• UMKM Kecamatan Palas Kembangkan Usaha Kemitraan dengan BRI0
• Perpindahan 4 Desa di Lamsel Masuk Wilayah Bandar Lampung Masih Tahap Kajian0
• Dianggap Tidak Transparan, Warga Desa Sukamulya Soroti Kebijakan Kades Terkait CSR PT Ranso0
• Bukan Pembahasan Rembug Stunting di Palas Layaknya Seminar 0
• Pemprov Lampung Dukung Penuh Program Sekolah Rakyat0

Ia menambahkan, iklim daerah yang kondusif sangat penting untuk menarik investasi dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat. “Terkait aspirasi, saya terbuka. Kalau saya berhalangan, ada wakil saya yang akan menerima. Mari kita bangun Lampung Selatan maju dengan cara damai, tertib, dan penuh tanggung jawab,” imbuhnya.

Sementara itu, Kapolres Lampung Selatan, AKBP Toni Kasmiri, menekankan bahwa aksi unjuk rasa adalah hak warga negara, namun harus dilakukan secara tertib tanpa anarkis. Ia mengingatkan adanya potensi pihak luar yang menunggangi aksi sehingga berisiko merugikan masyarakat.

“Silakan unjuk rasa, tapi jangan anarkis. Kita khawatir ada penumpang gelap. Presiden sudah membatalkan kenaikan tunjangan DPR. Jadi aspirasi sudah ditindaklanjuti,” jelas Kapolres.

Rakor ini dihadiri Forkopimda Lampung Selatan, aparat keamanan, mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama, serta elemen masyarakat lainnya. Seluruh pihak sepakat menjaga keamanan dan keselamatan sebagai prioritas utama, sembari tetap menghargai hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. [MFH/**]