LAMPUNG BARAT, MFH,-- Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengikuti apel mingguan di halaman Kantor Bupati Lampung Barat, Senin (20/7/2026).

Pada apel tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bertindak sebagai petugas apel sekaligus memaparkan berbagai program strategis di bidang transformasi digital, pelayanan informasi publik, dan keamanan data.

Kepala Dinas Kominfo Lampung Barat, Burlianto Eka Putra, yang bertindak sebagai pembina apel menjelaskan bahwa Dinas Kominfo memiliki tiga bidang utama, yakni Bidang Aplikasi Informatika (Aptika), Bidang Komunikasi dan Informasi Publik (KIP), serta Bidang Persandian.

Baca Lainnya :

• Wakil Bupati Buka Bimtek Diseminasi Kebijakan Pendidikan 20260
• Wakil Bupati Serahkan Donasi untuk Pembangunan Kembali TPA Sunan Bonang0
• Sambut Baik Verifikasi BNPB, Penanganan Dampak Bencana Segera Direalisasikan0
• Jalankan Arahan Presiden, Bupati Lampung Barat Cek Menu MBG di Sekincau dan Way Tenong0
• Senyum dan Semangat Warnai MPLS di SMP Negeri 1 Way Tenong0

Menurut Burlianto, Bidang Aptika memiliki tugas merumuskan, melaksanakan, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan terkait pengelolaan aplikasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-Government), serta pengembangan ekosistem digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Ia menyampaikan, Pemkab Lampung Barat telah membangun jaringan intra pemerintah berbasis fiber optik yang menghubungkan seluruh perangkat daerah dengan akses internet terpusat di Dinas Kominfo.

Sistem tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan keamanan data sekaligus mencegah potensi kebocoran informasi.

“Melalui jaringan intra pemerintah yang terpusat ini, keamanan, efektivitas, dan fleksibilitas jaringan dapat ditingkatkan, sekaligus memberikan efisiensi anggaran belanja internet setiap tahunnya,” ujar Burlianto.

Saat ini, lanjutnya, Dinas Kominfo juga tengah melakukan penambahan akses point di sejumlah perangkat daerah yang masih belum terjangkau jaringan internet nirkabel (WiFi).

Selain melayani kebutuhan internal pemerintahan, Dinas Kominfo juga menyediakan layanan WiFi publik gratis di enam titik, yakni Lapangan Pemda, Taman Kota Liwa, Pertokoan Ham Tebiu, Lamban Pancasila, GOR Aji Saka, dan Mal Pelayanan Publik.

Layanan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengakses informasi, belajar, bekerja, maupun memenuhi kebutuhan komunikasi tanpa harus terbebani kuota internet.

Pada bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Burlianto menjelaskan bahwa Pemkab Lampung Barat saat ini telah menjalin kemitraan dengan 272 media massa yang terdiri atas 97 surat kabar harian, 23 surat kabar mingguan, 135 media siber, 15 stasiun televisi, dan dua stasiun radio.

Kemitraan tersebut bertujuan memperluas penyebarluasan informasi mengenai pembangunan, program, dan kebijakan pemerintah daerah agar dapat diterima masyarakat secara cepat, akurat, dan berimbang.

Selain melalui media massa, publikasi kegiatan pemerintah juga dilakukan melalui kanal media sosial resmi Pemkab Lampung Barat, seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, podcast, serta Radio Swara Praja.

Dalam kesempatan itu, Burlianto juga memperkenalkan aplikasi Berkas Administrasi Kepegawaian dan Absensi (BAKAS) yang dikembangkan Dinas Kominfo bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

Aplikasi tersebut merupakan pengembangan dari aplikasi SINETRON dan memiliki sejumlah fitur, antara lain absensi berbasis telepon pintar, manajemen kinerja pegawai, layanan administrasi kepegawaian, serta simulasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Dalam waktu dekat akan dilakukan simulasi atau uji coba penggunaan aplikasi BAKAS di seluruh perangkat daerah. Kami berharap seluruh pimpinan dapat memberikan dukungan agar aplikasi ini segera diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat,” kata Burlianto.

Ia menambahkan, aplikasi BAKAS nantinya dapat diunduh melalui Play Store dan akan digunakan oleh seluruh ASN, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu. [MFH/Diskominfo Lampung Barat]