PESAWARAN, MFH,--  Kapasitas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat di tingkat desa terus digalakkan. Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Asistensi Penguatan Kelembagaan Pembinaan Posyandu Tingkat Desa di Kabupaten Pesawaran yang digelar di Aula Pemkab Pesawaran, Kamis (27/8/2026).

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi  Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI, Komisi X DPR RI, dan Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Asistensi dilaksanakan untuk memperkuat implementasi kebijakan Posyandu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, khususnya dalam aspek penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia hingga tingkat desa.

Peserta kegiatan terdiri atas kepala desa, ketua Tim Pembina Posyandu Desa, kader Posyandu, serta perangkat daerah yang terkait dengan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

Baca Lainnya :

• Satu Tahun Kepemimpinan Nanda-Anton, Perkuat Fondasi Pembangunan Pesawaran0
• Pembangunan Gedung Cathlab RSUD Pesawaran Dimulai, Perkuat Akses Layanan Jantung0
• Prosedur Permohonan Jawaban Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Lampung0
• Pesawaran Perkuat Integrasi Data Pertanahan dan Pajak Melalui Layanan SPLP0
• Peringatan HUT Ke-81 RI, Bupati Serukan Penghormatan dan Kepedulian Kepada Pejuang0

Dalam sambutannya, Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa atas dukungan dan kepercayaan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut di Kabupaten Pesawaran.

Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk nyata sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat pelayanan dasar masyarakat yang dimulai dari tingkat desa.

Bupati menjelaskan, Posyandu saat ini telah mengalami transformasi. Perannya tidak lagi terbatas pada pelayanan kesehatan, tetapi berkembang menjadi wadah pelayanan terpadu yang mengintegrasikan enam bidang SPM, meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

Transformasi tersebut, lanjutnya, membutuhkan dukungan kelembagaan yang kuat agar Posyandu mampu menjalankan peran secara optimal. Posyandu diharapkan menjadi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terstruktur, memiliki kapasitas yang memadai, serta mampu membangun kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media.

“Melalui kegiatan asistensi yang sangat strategis ini, saya berharap seluruh kepala desa dan Ketua Tim Pembina Posyandu dapat memahami kebijakan baru dan siap menata kelembagaan Posyandu di desa masing-masing,” kata Nanda.

Ia juga mendorong adanya komitmen bersama untuk memperkuat pembinaan, pendanaan, dan operasional Posyandu melalui APBDes, serta memastikan adanya rencana tindak lanjut yang konkret setelah kegiatan sehingga hasil asistensi tidak berhenti pada forum, tetapi dapat diterapkan di masing-masing desa.

Kepada perangkat daerah yang terlibat dalam enam bidang SPM, Bupati meminta agar pendampingan kepada desa terus diperkuat. Sementara kepada kepala desa dan Ketua Tim Pembina Posyandu, ia mendorong agar momentum tersebut dimanfaatkan untuk menghadirkan berbagai inovasi dalam pelayanan masyarakat.

“Jadikan Posyandu sebagai rumah pelayanan terpadu yang ramah, dekat, dan mampu menjawab kebutuhan warga kita,” tegasnya.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Pesawaran Cindy Aria Anton, S.E., M.M.; Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza; Direktur Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu Ditjen Bina Pemerintahan Desa Nitta Rosalin, S.E., M.A.; serta Praktisi Kelembagaan Yohanes Susilo, S.K.M. Kegiatan dimoderatori oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran Jayadi Yasa, S.STP., M.I.P.

Turut hadir Analis Kebijakan Ahli Pratama pada Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK dan Posyandu Ardianto, S.IP., Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung, serta para pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kader, Posyandu diharapkan semakin mampu menjalankan peran sebagai pusat pelayanan masyarakat yang terintegrasi, sekaligus menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan desa yang sehat, mandiri, dan berdaya saing di Kabupaten Pesawaran. [MFH/Diskominfotiksan Pesawaran]