BANDAR LAMPUNG, MFH — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan komitmen untuk memperbaiki kualitas infrastruktur jalan. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menargetkan mulai 2026, seluruh perbaikan jalan di wilayah Lampung tidak lagi menggunakan aspal, melainkan beton. Ia juga menargetkan 90 persen jalan provinsi sudah berstatus mantap pada 2028.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur saat meninjau kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Kamis (2/10/2025). Menurutnya, perbaikan infrastruktur menjadi tantangan utama pemerintahannya sejak awal menjabat pada Februari lalu.

“Saat saya pertama dilantik, hasil survei menunjukkan ketidakpuasan masyarakat Lampung terhadap pemerintah provinsi paling tinggi ada di sektor infrastruktur, terutama jalan. Tantangan kami adalah bagaimana menyelesaikan ketidakpuasan itu,” ucap Gubernur.

Baca Lainnya :

• Kepala BKD Lampung Pantau Langsung Pelantikan 1.082 PPPK Tahap II0
• Pejabat Utama Polda Lampung Jadi Irup SMA, SMK, MAN di Bandar Lampung0
• Gubernur Lampung Apresiasi Kejati Atas Penyelamatan Aset Daerah0
• QRIS Tap Diluncurkan di Siger Run 20250
• Ribuan Peserta Meriahkan PMI Run 4 Humanity di Puncak HUT ke-80 PMI Lampung0

Gubernur mengungkapkan, data kondisi jalan di Lampung sebenarnya tidak seburuk citra yang berkembang di masyarakat. Ia menyebut jalan mantap di Lampung sudah mencapai 78 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 75 persen.

“Ketika saya cerita ke Menteri PU bahwa jalan di Lampung jelek, kami lalu lihat datanya. Ternyata kita di atas rata-rata nasional. Banyak provinsi lain yang jalan mantapnya di bawah 75 persen, tapi tidak tercitra jelek seperti Lampung,” ujarnya.

Meski demikian, Gubernur mengakui masih ada jalan-jalan yang rusak dan perlu dibenahi. Ia menyebut ada tiga persoalan utama yang menjadi fokus pembenahan, yaitu strategi pembangunan, kualitas konstruksi, dan persepsi publik.

Strategi pembangunan, kata dia, selama ini kurang tepat sasaran karena anggaran diarahkan ke jalan menuju perkebunan yang jaraknya jauh dan dilalui sedikit orang. Padahal fungsi jalan juga untuk mobilitas sosial masyarakat seperti akses ke sekolah, masjid, dan pasar.

“Sekarang strateginya kami ubah. Jalan yang diperbaiki adalah yang rusak dan berada di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi. Dengan anggaran Rp400 miliar, dampaknya bisa dirasakan 2–3 juta orang, bukan hanya 1,5 juta orang seperti sebelumnya,” jelasnya.

Gubernur juga menyoroti masalah kualitas jalan yang kerap cepat rusak. Menurutnya, jalan provinsi selama ini dibangun dengan spesifikasi 20 ton, tetapi dilalui kendaraan dengan beban hingga 50 ton yang mengangkut hasil pertanian seperti padi dan singkong.

“Kami tidak bisa menutup akses kendaraan itu karena akan merugikan petani dan menurunkan harga hasil panen. Maka solusinya kualitas jalan harus ditingkatkan. Mulai 2026, tidak boleh lagi ada jalan aspal di Lampung, semua harus beton. Ini juga akan mendukung daya saing industri di Lampung,” ujar Gubernur.

Selain strategi dan kualitas, Pemprov Lampung juga berupaya memperbaiki persepsi publik. Gubernur menilai masyarakat selama ini kurang mendapat informasi tentang kinerja pemerintah dalam memperbaiki jalan, sehingga muncul anggapan negatif terkait kualitas pekerjaan dan keterbukaan anggaran.

“Kami sekarang membuka diri. Konsekuensinya, kualitas pekerjaan harus bagus. Yang mengawasi bukan hanya Dinas PU atau konsultan, tapi seluruh masyarakat Lampung. Kalau ada masalah, semua bisa melihat. Ini juga diapresiasi aparat penegak hukum,” tuturnya.

Di kesempatan yang sama, Gubernur mengapresiasi kerja keras jajaran BMBK yang menurutnya telah bekerja lebih cepat dari biasanya. Jika sebelumnya pekerjaan perbaikan jalan dengan anggaran yang sama baru selesai pada akhir tahun, kini banyak yang rampung lebih cepat.

“Dulu dengan anggaran yang sama baru selesai Desember, sekarang September sudah banyak selesai. Itu berarti kerja delapan sampai sepuluh bulan dipadatkan jadi enam bulan. Saya tahu ini berat, tapi saya berterima kasih atas pengorbanan teman-teman,” ujarnya.

Gubernur memastikan langkah-langkah ini hanyalah permulaan menuju target besar pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut ditujukan untuk memperbaiki layanan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

“Target sebenarnya adalah pada 2028, sebanyak 90 persen jalan provinsi di Lampung sudah mantap,” kata Gubernur.

Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung M. Taufiqullah melaporkan, hingga awal Oktober dari 52 paket kegiatan perbaikan jalan, 40 paket sudah mencapai tahap Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima sementara.

“Masih ada 12 paket lagi yang sedang dikejar agar selesai dalam dua bulan ke depan. Mudah-mudahan cuaca mendukung dan tidak hujan terus,” kata Taufiqullah.

Ia juga menyebut pembangunan infrastruktur jembatan masih terus berjalan. Dari 21 paket jembatan, enam di antaranya sudah mencapai tahap PHO.

“Untuk jembatan prosesnya memang lebih lama, apalagi di daerah rawan banjir seperti Kelumbayan. Namun, kami berusaha mempercepat agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Taufiqullah menambahkan, masyarakat kini mulai merasakan dampak nyata dari pembangunan infrastruktur, misalnya rencana pelebaran jalan di kawasan wisata Lempasing–Mutun yang disambut gembira warga.

Upaya Pemprov Lampung ini diharapkan dapat memperbaiki konektivitas wilayah, memperlancar distribusi logistik, dan menurunkan biaya transportasi, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Peralihan ke jalan beton juga diperkirakan dapat memperpanjang usia infrastruktur dan mengurangi biaya perawatan di masa mendatang. [MFH/Dinas Kominfotik Provinsi Lampung]