METRO, MFH,-- Pemerintah Kota Metro mengikuti Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2025 serta Persiapan Tugas Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui virtual di OR Setda Kota Metro, Selasa (20/01/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Lampung, Mirza, dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi dan sinergi antarwilayah dalam pelaksanaan program strategis nasional.

Dalam arahannya, Gubernur Lampung menyampaikan bahwa capaian pelaksanaan Program MBG di Provinsi Lampung telah melampaui target nasional. Hingga saat ini, realisasi MBG di Lampung mencapai 108 persen dengan jumlah penerima manfaat sekitar 2,3 juta siswa.

Baca Lainnya :

• Wali Kota Metro Jadi Pembina Upacara di SMK Negeri 30
• Musrenbang Kelurahan Purwo Asri Fokuskan Pembangunan Infrastruktur0
• Musrenbang Kelurahan Purwosari Tegaskan Arah Pembangunan Berbasis Prioritas 0
• Pemkot Metro Fokus pada Pembangunan Berbasis Kebutuhan Masyarakat0
• Wali Kota Metro Pimpin Rakor Bulanan0

“MBG di Provinsi Lampung sudah mencapai 108 persen. Ada sekitar 2,3 juta siswa yang menerima manfaat. Alhamdulillah, capaian ini kemungkinan menjadi nomor satu secara nasional jika dilihat dari sisi proporsionalitas,” ujar Gubernur.

Gubernur menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemerintah daerah yang secara konsisten mendukung pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing. Meski demikian, evaluasi tetap menjadi langkah penting guna memastikan keberlanjutan program dan peningkatan kualitas pelaksanaan MBG, khususnya dalam menyongsong tahun 2026.

Salah satu penekanan utama dalam rapat evaluasi tersebut adalah pentingnya integrasi Program MBG dengan program-program pembangunan yang disusun oleh pemerintah kabupaten dan kota.

“Kami melakukan evaluasi, dan kebetulan pemerintah kabupaten/kota juga sedang menyusun program daerah. Ke depan, kita ingin program itu terintegrasi dengan MBG,” kata Gubernur.

Integrasi program tersebut diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas, tidak hanya dalam pemenuhan gizi siswa, tetapi juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi lokal.

“Kita ingin melihat bagaimana MBG ini bisa menurunkan kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat rantai pasok dari daerah setempat. Itu yang akan menjadi fokus pada 2026,” lanjutnya.

Selain aspek integrasi program, kualitas menu MBG juga menjadi perhatian serius, menyusul adanya sorotan dan keluhan dari orang tua siswa yang sempat viral di media sosial.Menanggapi hal tersebut, Gubernur Lampung menegaskan bahwa standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan MBG harus diperkuat dan dijalankan secara ketat oleh seluruh penyelenggara.

“SOP harus diperkuat. Standardisasi harus jelas, mulai dari menu, infrastruktur dapur, kualitas bahan makanan, hingga proses penyajian,” tegas Gubernur.

Pemprov Lampung juga mendorong agar kebutuhan bahan pangan MBG dapat dipenuhi dari wilayah setempat. Namun demikian, Gubernur mengakui masih adanya kendala kesiapan rantai pasok di tingkat desa.

“Lampung ini penghasil pangan, tetapi belum semua desa siap. Tidak setiap desa memiliki penyedia yang mampu menyiapkan sekitar 3.000 omprengan per hari, sehingga pasokan masih banyak berasal dari luar wilayah,” ungkapnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota menyiapkan desa-desa agar mampu mendukung kebutuhan MBG, sehingga ke depan bahan makanan dapat sepenuhnya bersumber dari daerah masing-masing.

Selain itu, rapat juga membahas pengelolaan sampah sisa MBG yang kini mulai diarahkan menjadi Pupuk Organik Cair (POC) sebagai bagian dari konsep ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan.

“Untuk sampah MBG, POC sudah berjalan dan mulai diterapkan. Nantinya pupuk organik cair ini akan diberikan kepada masyarakat dengan konsep sirkular dan berkelanjutan,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, berdasarkan data hingga 19 Januari 2026, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasional di Kota Metro tercatat sebanyak 30 SPPG.Adapun jumlah penerima manfaat Program MBG di Kota Metro mencapai 71.612 orang, yang terdiri dari 63.511 siswa sekolah, 710 ibu hamil, 1.696 ibu menyusui, serta 5.695 balita.

Ketua Satgas Pangan Kota Metro, Wahyuningsih, menyatakan kesiapan pihaknya dalam menindaklanjuti arahan Gubernur Lampung, khususnya terkait pemanfaatan bahan pangan lokal.Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG di Kota Metro dapat mengutamakan penggunaan produk dan bahan pangan hasil petani lokal sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian daerah serta keberlanjutan program MBG. [MFH/Diskominfo Metro]