BANDARLAMPUNG, MFH – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memimpin rapat koordinasi (rakor) penanganan sungai di wilayah Kota Bandar Lampung yang digelar di Ruang Sakai Sambayan, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (9/3/2026).

​Rapat tersebut dilaksanakan sebagai langkah cepat Pemerintah Provinsi Lampung dalam merespons banjir besar yang melanda puluhan titik di Kota Bandar Lampung pada Jumat 6 Maret lalu. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hujan dengan intensitas ekstrem memicu genangan tinggi di pemukiman dan ruas jalan, yang bahkan dilaporkan menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang signifikan bagi masyarakat.

​Dalam arahannya, Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan menekankan bahwa penanganan banjir di ibu kota provinsi ini tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu pihak saja.

Baca Lainnya :

• Biro SDM Polda Lampung Berbagi Kebahagiaan, Bagikan Ratusan Takjil pada Pengendara0
• Memaknai Spirit Nuzulul Quran di Masjid Nurul Falah0
• Semangat Ramadan, TP PKK dan DWP Provinsi Lampung Berbagi Takjil Meski Sempat Diguyur Hujan0
• Dipimpin Purnama Wulan Sari Mirza, Dekranasda Provinsi Lampung Berbagi 1.500 Takjil 0
• Pemprov Lampung Beri Dukungan Nyata bagi Pesantren untuk Menjaga Keberlanjutan Pendidikan0

​”Masalah banjir di Bandar Lampung memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Air ini berasal dari hulu yang melintasi batas administratif, sehingga sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemkot Bandar Lampung, serta kabupaten tetangga seperti Lampung Selatan dan Pesawaran menjadi kunci utama,” ujar Marindo.

​Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Dapil Lampung Mukhlis Basri, yang memberikan catatan kritis terkait infrastruktur. Mukhlis menyarankan agar dilakukan pengkajian ulang terhadap aliran pembuangan air. “Kita harus kaji kembali agar aliran air bisa langsung dibuang ke muara sungai atau laut yang jaraknya lebih dekat, sehingga beban drainase di tengah kota berkurang,” tegasnya.

​Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, yang turut hadir dalam koordinasi tersebut menyampaikan bahwa pihak Pemkot telah bergerak melakukan penanganan darurat. “Kami terus melakukan perbaikan talud, pengerukan sungai, dan pendataan warga terdampak untuk penyaluran bantuan. Namun, kami sangat membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar rencana teknis seperti peninggian tanggul segera direalisasikan,” kata Bunda Eva.

​Senada dengan hal tersebut, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS), Roy Panagom Pardede, memaparkan rencana strategis jangka pendek dan panjang. Pihaknya akan fokus pada normalisasi kapasitas sungai dan peninggian tanggul di titik-titik kritis yang elevasinya sudah tidak memadai.

​Secara teknis, rapat koordinasi ini menyepakati beberapa poin krusial sebagai solusi permanen, di antaranya:

​Penyusunan Masterplan Banjir Terintegrasi: Dokumen ini akan menjadi acuan utama agar penanganan dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

​Pembangunan Kolam Retensi (Embung): Direncanakan pembangunan kolam retensi di daerah hulu untuk menahan laju air sebelum memasuki wilayah padat penduduk.

​Normalisasi dan Peninggian Tanggul: Pihak BBWS akan segera melakukan pengerukan sedimentasi dan memperkuat dinding sungai.

​Ketegasan Penataan Ruang: Mengatasi penyempitan sungai akibat bangunan di bantaran sungai serta menambah Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai daerah resapan.

​Di sisi lain, Sekdaprov juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat. “Faktor sampah yang menyumbat drainase masih menjadi kendala besar. Infrastruktur secanggih apa pun tidak akan maksimal jika budaya membuang sampah ke sungai belum berubah,” tambahnya.

​Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kepala Bappeda, Kepala BPBD, serta Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, dan perwakilan OPD Kabupaten Pesawaran, dan Kabupaten Lampung Selatan.

​Melalui koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Lampung berharap upaya penanganan sungai dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga risiko bencana serupa di masa mendatang dapat diminimalisir demi, perlindungan masyarakat. [MFH/Diskominfotik Provinsi Lampung]