BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Gubernur Lampung mengajak kepada Bupati dan wali kota di Lampung agar mengintensifkan pengawasan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan dapur MBG mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP).

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa pentingnya kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) di seluruh SPPG agar tidak terjadi kejadian luar biasa (KLB) yang membahayakan penerima manfaat.

“Saya mengajak kepada seluruh Bupati dan Walikota di Lampung agar terus pengintensifkan pengawasan dapur MBG agar patuh prosedur standar operasional di wilayahnya masing-masing, ” tegas Gubernur Mirza.

Baca Lainnya :

• Hadiri Pagelaran Budaya Karo, Gubernur Mirza Ajak Generasi Muda Lestarikan Budaya0
• Gubernur Lampung Tinjau SPPG Rajabasa0
• Kontingen Pornas XVII Korpri Lampung Dibiayai Iuran Anggota0
• Pemprov Lampung Targetkan 90 Persen Jalan Provinsi Mantap 20280
• Kepala BKD Lampung Pantau Langsung Pelantikan 1.082 PPPK Tahap II0

Gubernur menuturkan, sejak program ini diluncurkan dan berjalan selama tujuh bulan pertama, tidak pernah tercatat adanya KLB, meski jutaan porsi makanan bergizi telah disalurkan kepada anak-anak di seluruh Lampung.

“Selama tujuh bulan sebelumnya tidak ada kejadian luar biasa. Ini membuktikan protokol MBG dan BGN yang dijalankan dengan baik dapat mencegah masalah. Namun, pada Agustus hingga September kami mencatat tujuh kejadian luar biasa yang sebagian besar terjadi di dapur-dapur baru yang belum sepenuhnya menjalankan SOP,” ungkapnya.

Menurut Gubernur, temuan ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan gizi.

Ia menegaskan bahwa masalah bukan terletak pada sistem atau mekanisme program, melainkan pada kedisiplinan pelaksana di lapangan yang tidak konsisten mengikuti protokol yang telah ditetapkan.

“Selama protokol dijalankan dengan tepat, program ini aman. Kejadian ini terjadi karena ada prosedur yang dilanggar atau tidak dilakukan dengan sempurna,” katanya.

Gubernur Mirza menegaskan, pemerintah daerah akan memperkuat kerja sama lintas instansi untuk mengawasi seluruh dapur SPPG di Lampung.

Ia meminta pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa ikut memantau pelaksanaan SOP agar pelayanan gizi tetap aman bagi penerima manfaat.

Langkah pemerintah provinsi ini menunjukkan komitmen serius untuk menjaga keamanan pangan dalam program MBG, sekaligus mengoptimalkan manfaat lingkungan melalui pengolahan limbah.

Jika pengawasan protokol terus diperketat dan konsep circular economy berjalan, program pelayanan gizi di Lampung diperkirakan akan lebih berkelanjutan dan memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. [MFH Dinas Kominfotik Provinsi Lampung].