BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengajak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Lampung untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dalam membangun ekonomi daerah. Langkah ini dinilai strategis mengingat arah kebijakan pembangunan daerah berfokus pada pemerataan ekonomi yang dimulai dari tingkat desa.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pada Acara Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Lampung, yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison, Bandar Lampung, Rabu (21/10/2026).

Dalam arahannya, Gubernur Mirza memaparkan kondisi Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah terpadat di Pulau Sumatra dengan jumlah penduduk mencapai hampir 9,6 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen masyarakat bermukim di kawasan pedesaan, dan bekerja di sektor pertanian.

Baca Lainnya :

• DLH Provinsi Lampung Kawal Ketat Proyek PSEL Lampung Raya0
• Pemprov Dorong Seni jadi Sarana Pembentukan Karakter dan Kreativitas Siswa0
• Pemprov Lampung Perkuat Strategi Stabilkan Harga Pangan dan Dukung Hunian Layak0
• Ketua TP PKK Lampung Ajak Generasi Muda Kenalkan Budaya Daerah di Ajang Nasional0
• Atas Instruksi Gubernur, Wagub Jihan Pimpin Kolaborasi Padamkan Api TPA Bandarjaya0

Meski memiliki banyak potensi komoditas unggulan, masyarakat desa dinilai belum menikmati kemakmuran yang optimal dikarenakan perputaran ekonomi yang selama ini membuat sebagian besar kekayaan desa mengalir ke wilayah perkotaan.

"Oleh karena itu, penting untuk mengubah pola perputaran ekonomi yang selama ini membuat sebagian besar kekayaan desa mengalir ke wilayah perkotaan," ujarnya.

Ia mengatakan, sekitar 70 persen perputaran uang yang berada di desa selama ini mengalir ke kota, sementara hanya sekitar 30 persen yang tetap berputar di desa. Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang tinggal di kawasan perdesaan.

Padahal, Lampung memiliki potensi sumber daya alam dan pertanian yang besar, mulai dari Singkong, padi, dan jagung dan komoditas unggulan lainnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, jelas Gubernur Mirza, Pemprov Lampung mendorong serangkaian program pemberdayaan dan hilirisasi produk pangan agar memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat desa.

"Pemerintah hanya berfungsi sebagai pendorong dan penginisiasi. Oleh karena itu, salah satu cara adalah berkolaborasi dengan sebanyak-banyaknya komponen masyarakat, termasuk LPM," ujar Gubernur Mirza.

Pemprov Lampung telah menyiapkan sejumlah program berbasis pemberdayaan masyarakat yang beririsan langsung dengan peran LPM. Di antaranya adalah program pembuatan pupuk organik mandiri di 2.000 desa, pembagian 500 unit pengering (bed dryer) untuk menjaga stabilitas harga hasil panen, pelatihan inovasi bagi ribuan pemuda desa, hingga pembangunan jalan lingkungan desa swakelola berbasis kelompok masyarakat.

Selain di bidang ekonomi, Pemprov Lampung juga memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan dan keagamaan di tingkat desa, seperti program Satu Desa Satu Sarjana serta program Satu Desa Satu Hafiz.

Gubernur Mirza meyakini, apabila kolaborasi antar elemen masyarakat berjalan masif dan hilirisasi komoditas lokal terlaksana dengan baik, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung diproyeksikan mampu mencapai angka 8 hingga 9 persen pada tahun mendatang.

Melalui pelaksanaan Musda ini, Gubernur Mirza berharap LPM Lampung dapat menjadi garda terdepan dalam menyerap aspirasi, mengenali kebutuhan, serta menggerakkan partisipasi aktif warga demi terwujudnya pembangunan desa yang mandiri dan sejahtera.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum DPP LPM RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan bahwa LPM memiliki keunikan sejarah dan posisi strategis sejak awal pembentukannya sebagai lembaga yang lahir dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat desa.

Menurut Doli, LPM bertindak sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal arah kebijakan pembangunan nasional yang kini semakin berorientasi ke pedesaan.

"Secara historis dan fungsional, LPM lahir untuk berada di tengah masyarakat desa. Posisi LPM bukan sebagai subordinat, melainkan sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Kepengurusan LPM di tingkat daerah harus membangun komunikasi dan bersinergi baik dengan pemerintah daerah agar program-program pembangunan berjalan maksimal dan dapat dirasakan langsung oleh warga," jelasnya.

Selain mengawal program reguler perencanaan dan pengawasan pembangunan desa, Ketum DPP LPM RI juga mengajak pengurus LPM di daerah untuk aktif berkolaborasi menghadapi isu sosial kritis, seperti mendukung jajaran kepolisian dan TNI dalam memberantas penyalahgunaan narkoba serta mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat. [MFH/Pemprov Lampung]