BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal membuka Ijtima’ Ulama dan Umara yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Horison, Senin (08/09/2025) malam.

Forum dua hari itu menjadi ruang pertemuan strategis antara ulama dan pemerintah dalam merumuskan langkah menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat kepercayaan publik.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menekankan pentingnya sinergi ulama dan pemerintah sebagai penopang kehidupan berbangsa.

Baca Lainnya :

• Mighrul Lappung Bersatu Jadi Mitra Strategis Pemprov dalam Pendidikan dan Ekonomi Kreatif0
• Senam Bersama dan Tanam Pohon, Penutup Rangkaian Kegiatan RRI Fest 20250
• Promosikan Wisata dan Safety Riding Lewat Sunday Morning Ride0
• TNI- POLRI Gelar Patroli Skala Besar, Jaga Kamtibmas Pasca Unjuk Rasa0
• Harga Terjangkau, Warga Antusias Sambut Pasar Murah PMI Lampung di Pesawahan0

“Ulama adalah penerang hati umat, sementara umara adalah penggerak roda pemerintahan. Ketika keduanya berjalan beriringan, bangsa ini akan kokoh dan kepercayaan masyarakat terjaga,” ujar Gubernur.

Gubernur Mirza menilai persatuan ulama dan pemerintah bukan sekadar simbolik. Ia mengingatkan pengalaman negara lain yang gagal menjaga keutuhan karena tidak ada kesatuan hati antara rakyat, ulama, dan pemerintah. “Bagi saya, syarat damai adalah satu hati. Forum ijtima ini tentu akan mengikat kesatuan itu,” katanya.

Ia juga menyinggung peran pondok pesantren di Lampung. Menurut data pemerintah, terdapat sekitar 1.300 pondok yang berkontribusi dalam mengisi kekosongan sosial di masyarakat. “Para ulama di pondok-pondok inilah yang paham betul permasalahan umat,” ucap Gubernur.

Gubernur menilai forum keagamaan semacam ini memiliki dampak langsung pada kondisi sosial politik daerah. Ia mencontohkan doa bersama yang digelar sehari sebelum aksi unjuk rasa di Lampung sebagai upaya mendinginkan suasana.

“Ijtima ini bukan pertemuan seremonial. Ini panggilan persatuan dan momentum menyatukan langkah,” ujarnya.

Lebih jauh, Gubernur mengaitkan forum ini dengan visi pembangunan jangka panjang. Ia menyebut visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045” hanya bisa terwujud bila ulama, pemerintah, dan masyarakat saling bergandengan tangan.

“Ulama memberi arahan moral, pemerintah menjalankan kebijakan dengan amanah, dan masyarakat menjaga harmoni,” katanya.

Ketua Umum MUI Lampung, Prof. KH. Moh. Mukri, menegaskan forum ini berfungsi sebagai penguat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah. “Kita ingin Lampung menjadi contoh bahwa ulama dan umara bisa beriringan menjaga keutuhan bangsa,” ujar Mukri.

Ia berharap kegiatan ini menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi rujukan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat sangat penting untuk memperkuat peran agama dan kepemimpinan dalam kehidupan bernegara.

Ijtima juga diisi tausiah dari Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH. Muhammad Cholil Nafis. Ia mengangkat tema revitalisasi peran ulama dan umara dalam menjaga kepercayaan publik.

Tausiah lainnya datang dari Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, yang membawakan materi “POLRI di Tengah Gelombang Aspirasi” dengan menekankan pendekatan humanis dan persuasif dalam menjaga ketertiban.

Selain jajaran Forkopimda Lampung, acara turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi, pimpinan ormas Islam, organisasi keagamaan, serta Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lampung. Kehadiran mereka mempertegas posisi Ijtima sebagai forum lintas elemen yang memperkuat stabilitas sosial.

Ijtima’ Ulama dan Umara di Lampung menandai upaya nyata membangun keselarasan antara kekuatan spiritual dan politik. Forum ini diharapkan menjadi fondasi baru dalam menjaga harmoni sosial, sekaligus memastikan pembangunan di daerah berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan keagamaan. [MFH/Dinas Kominfotik Provinsi Lampung].