TANGERANG, BANTEN, MFH,-- Pemerintah Provinsi Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Pesawaran memperkuat pengembangan kakao melalui kolaborasi dengan investor dan mitra internasional. Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan, memperluas akses pasar, dan mendorong kesejahteraan petani.

Komitmen tersebut mengemuka saat Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Bupati Pesawaran Nanda Indira menjadi pembicara dalam International Trade Expo di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Kamis (15/10/2026). Forum bertema kolaborasi mewujudkan hilirisasi pertanian dan perkebunan ini menjadi ruang untuk mempertemukan potensi daerah dengan kebutuhan industri dan peluang investasi.

Langkah konkret Pemerintah Kabupaten Pesawaran ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama PT Klumbayan Gold Farm serta perjanjian kerja sama (PKS) dengan JIKA Chocolat terkait pembelian dan peningkatan standar produk kakao.

Baca Lainnya :

• Pemkab Pesawaran Sosialisasikan Perbup Hiburan Organ Tunggal0
• Rapat Paripurna KUA-PPAS 2027, Bupati Tekankan Anggaran Terarah dan Terukur0
• Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat Hilirisasi Kakao dan Kemandirian Petani Pesawaran0
• Gubernur Lampung Dorong Hilirisasi Kakao dari Desa 0
• Kejari dan Pemkab Pesawaran Perkuat Pencegahan Korupsi 0

Kemitraan ini diharapkan memperkuat rantai pasok, meningkatkan kualitas hasil perkebunan, serta membuka peluang pemasaran yang lebih luas sesuai kebutuhan industri dan pasar internasional.

Bupati Pesawaran Hj. Nanda Indira B., S.E.,M.M. mengatakan, pengembangan kakao merupakan bagian dari upaya mendukung program Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Sebagai salah satu komoditas unggulan Pesawaran, kakao perlu dikembangkan melalui kolaborasi agar memiliki nilai tambah dan daya saing lebih tinggi.

“Pertemuan ini bertujuan untuk bagaimana kita memperkenalkan dan mengembangkan produk kakao lebih luas lagi dengan berkolaborasi bersama para mitra untuk membangun ekosistem rantai pasok yang berkelanjutan,” jelas Bupati.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal turut mengapresiasi komitmen Pemkab Pesawaran dalam mengembangkan potensi kakao sebagai komoditas unggulan daerah. Ia menyambut baik pertemuan bersama para mitra pembangunan tersebut dan berharap kolaborasi yang terbangun dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat daya saing komoditas unggulan Pesawaran.

“Saya sangat menyambut baik pertemuan malam ini dengan mitra-mitra pembangunan di Kabupaten Pesawaran, dan saya juga turut mengapresiasi langkah-langkah ini yang pada akhirnya nanti untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendongkrak komoditas unggulan di Pesawaran,” jelas Mirza.

Provinsi Lampung memiliki beragam komoditas perkebunan potensial, terutama kopi, lada, dan kakao. Pengembangannya memerlukan dukungan peningkatan kualitas produk, kapasitas produksi, pengolahan pascapanen, serta pemenuhan standar yang dibutuhkan pasar internasional. Karena itu, Gubernur menilai penguatan investasi dan ekspor menjadi bagian penting dalam mendorong komoditas unggulan daerah agar mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.

Direktur PT Klumbayan Gold Farm, Arif Rachman, mengatakan pihaknya berencana membangun rantai pasok hijau (green supply chain) di Lampung untuk komoditas lada hitam, kopi, dan kakao, dengan dukungan mitra dari Eropa, termasuk Jerman dan Belanda, serta organisasi internasional lainnya.

“Kita sudah mulai penjajakan untuk lada hitam dari tahun 2023, dan sudah berhasil diekspor langsung dari petani ke pasar Eropa. Kemudian ke depannya kita akan coba kembangkan komoditas kakao dan kopi,” jelas Arif.

Kolaborasi antara pemerintah, investor, pelaku industri, dan petani diharapkan dapat memperkuat kesinambungan rantai pasok, memperluas akses pasar, serta meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan. Melalui pengembangan yang berkelanjutan, kakao Pesawaran bersama komoditas unggulan Lampung lainnya diharapkan semakin berdaya saing dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani serta pelaku usaha lokal. [MFH/Diskominfotiksan]