LAMPUNG BARAT, MFH,-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat menyampaikan dukungan penuh terhadap Ranperda inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Jalan.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Lampung Barat, Drs. Mad Hasnurin dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Barat di Ruang Sidang Maghgasana DPRD setempat, pada Rabu (4/11/2026).

Di hadapan Ketua hingga Anggota DPRD, dan para jajaran perangkat daerah, Mad Hasnurin menegaskan Ranperda Jalan sangat penting sebagai landasan hukum agar pembangunan jalan bisa berjalan terarah dan berkelanjutan.

Baca Lainnya :

• Keluarga Besar Pujakesuma Lambar Salurkan Bantuan untuk Lima Rumah Korban Kebakaran di Sukau0
• Pak Cik Parosil Wawancarai Calon Organ BUMD, Hasil Seleksi Diumumkan 10 November0
• Wabup Mad Hasnurin: Penyaluran KUR Harus Dipermudah, Petani Kopi Jangan Kesulitan Akses Modal0
• Pak Cik Parosil Redam Ketegangan Warga dan Petugas Damkar0
• Pak Cik Parosil : Lambar Sediakan Lahan 400 Hektare Uji Coba Bawang Putih0

Sebab katanya, selama ini urusan jalan sering terkendala soal aturan. Mulai dari pembagian kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga pekon, belum sepenuhnya jelas. Termasuk soal jalan khusus dan pelibatan masyarakat.

"Lewat Ranperda ini, semua itu diharapkan bisa lebih tertata. Tidak hanya soal membangun jalan baru, tapi juga peningkatan, pemeliharaan, hingga pengawasan jalan," ujar Mad Hasnurin.

Rapat Paripurna kali ini memiliki dua agenda utama. Pertama, Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Jalan.

Kedua, Penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2027.

Secara aturan, penyusunan Ranperda ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ranperda ini juga sudah melalui proses harmonisasi bersama DPRD melalui Bapemperda, perangkat daerah terkait, serta Kanwil Kementerian Hukum Lampung.

Dari hasil harmonisasi, judul Ranperda berubah dari Penyelenggaraan Infrastruktur menjadi Penyelenggaraan Jalan agar lebih fokus.

Mad Hasnurin berharap pembahasan selanjutnya bisa berjalan komprehensif dan konstruktif, dengan tetap mempertimbangkan kewenangan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.

"Lebih dari sekadar pembangunan fisik, Perda ini diharapkan bisa memperkuat konektivitas antarwilayah. Mobilitas warga jadi lebih lancar, distribusi hasil pertanian dan produk UMKM juga makin mudah, hingga pembangunan merata sampai ke pekon," pungkasnya. [MFH/rils]