BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Pemerintah Provinsi Lampung memastikan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG bersubsidi tetap aman dan terkendali. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kelancaran pasokan energi di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, saat menjadi pembina apel mingguan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, di Lapangan Korpri, Senin (24/8/2026).

Gubernur menyampaikan bahwa Pemprov Lampung terus melakukan pemantauan terhadap realisasi penyaluran sejumlah komoditas energi bersubsidi untuk memastikan pasokan tetap tersedia dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Baca Lainnya :

• Rakernas I APTISI 2026 di Lampung, Perguruan Tinggi Didorong Jadi Motor Pembangunan Daerah0
• Gubernur Mirza Dorong Perguruan Tinggi jadi Mitra Strategis Pembangunan Lampung0
• ILUNI UI Lampung Didorong Jadi Mitra Strategis Pembangunan Daerah0
• Gubernur dan Pangdam Lepas Gerak Jalan Sehat HUT ke 81 Kemerdekaan RI0
• Pemprov Dukung Pemeriksaan Tematik BPK RI Perkuat Ketahanan Energi0

Berdasarkan data per 31 Juli 2026, realisasi penyaluran sejumlah komoditas energi tercatat telah melampaui alokasi proporsional periode berjalan.

Untuk LPG 3 kilogram, kuota yang tersedia mencapai 219.740 metrik ton, dengan realisasi penyaluran sebesar 145.765 metrik ton atau 66 persen. Jika dibandingkan dengan alokasi proporsional, realisasi tersebut telah mencapai 115,99 persen.

Sementara itu, kuota Pertalite tercatat sebesar 695.210 kiloliter, dengan realisasi penyaluran mencapai 418.296 kiloliter atau 60,2 persen. Angka tersebut setara dengan 103,59 persen dari alokasi proporsional.

Untuk Biosolar, dari total kuota 790.961 kiloliter, realisasi penyaluran hingga 31 Juli 2026 mencapai 490.544 kiloliter atau 62 persen, atau 106,78 persen dari alokasi proporsional.

Pemprov Antisipasi Kenaikan Konsumsi

Tingginya realisasi penyaluran tersebut menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan energi masyarakat. Karena itu, Pemprov Lampung tidak hanya mengandalkan alokasi yang tersedia, tetapi juga menyiapkan langkah antisipasi agar pasokan tetap mencukupi sampai penghujung tahun.

Gubernur mengatakan, berdasarkan tren konsumsi hingga memasuki triwulan IV 2026, Pemprov Lampung akan melakukan langkah penambahan kuota BBM bersubsidi untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

“Secara keseluruhan, ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi di Provinsi Lampung masih aman dan terkendali. Namun, dengan melihat tren konsumsi hingga triwulan IV-2026, kami akan melakukan penambahan kuota BBM bersubsidi guna memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun,” ujar Gubernur dalam sambutan tertulisnya.

Langkah tersebut sekaligus menunjukkan peran Pemprov Lampung dalam menjaga kesinambungan pasokan energi, terutama komoditas bersubsidi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan rumah tangga, transportasi, serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemprov Lampung juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying. Masyarakat diminta menggunakan BBM dan LPG secara bijak serta memastikan penggunaannya tepat sasaran.

Perkuat Ketahanan dan Kemandirian Energi

Selain memastikan pasokan energi jangka pendek, Pemprov Lampung juga terus mendorong penguatan ketahanan dan kemandirian energi daerah dalam jangka panjang.

Upaya tersebut dinilai semakin penting di tengah dinamika global dan ketidakpastian geopolitik yang dapat berdampak terhadap sektor energi. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan Astacita Presiden Republik Indonesia yang mendorong terwujudnya swasembada energi sekaligus pengembangan ekonomi hijau.

Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), dengan total potensi kapasitas mencapai 124.486 MW. Potensi tersebut didominasi energi surya sebesar 121.480 MW, panas bumi 1.758 MW, dan energi angin 1.137 MW.

Namun, pemanfaatan potensi EBT tersebut saat ini baru sekitar 501,8 MW. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya peluang investasi dan pengembangan energi terbarukan di Lampung.

Dari sisi bauran energi, Lampung mencatat capaian positif. Pada 2025, bauran energi EBT telah mencapai 36,89 persen, melampaui target dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) sebesar 36 persen.

Ke depan, capaian tersebut akan terus ditingkatkan dengan target bauran EBT mencapai 47 persen pada 2050.

Dorong Eksplorasi Sumber Energi Baru

Untuk memperkuat ketahanan energi daerah, Pemprov Lampung juga mendorong eksplorasi dan pengembangan berbagai sumber energi baru.

Di sektor minyak dan gas bumi, pengembangan diarahkan antara lain melalui Wilayah Kerja (WK) Air Komering di Kabupaten Way Kanan serta Survei Sistemik Sumatera Selatan Area 1 yang mencakup wilayah Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan.

Pengembangan energi panas bumi juga terus didorong di sejumlah Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), antara lain Danau Ranau, Sekincau Selatan, Way Panas, Way Ratai, dan Rajabasa.

Khusus di Way Panas, pengembangan diarahkan pada pilot plan Green Hydrogen sebagai salah satu langkah awal mempersiapkan sumber energi masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Gubernur menegaskan bahwa ketahanan energi merupakan bagian penting dari ketahanan daerah. Karena itu, upaya menjaga pasokan energi saat ini harus berjalan beriringan dengan pengembangan sumber energi baru dan terbarukan.

“Ketahanan energi adalah bagian penting dari ketahanan daerah. Mari kita jaga ketersediaan energi ini sekaligus mempercepat pengembangan energi terbarukan. Dengan kerja bersama dan pengelolaan yang tepat, Lampung memiliki peluang besar untuk semakin mandiri dan kuat dalam sektor energi,” pungkasnya. [MFH/Pemerintah Provinsi Lampung]