METRO, MFH,-- Pemerintah Kota Metro mendorong penguatan penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional melalui evaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan serta evaluasi pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan Penguatan Kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional bersama Komisi X DPR RI, Jumat (16/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Komisi X DPR RI Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmad Riswan Nasution, tim tenaga ahli Komisi X DPR RI, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Metro, Kepala Bapperida Kota Metro, Kepala BPS Kota Metro, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Baca Lainnya :

• Kota Metro Buka Peluang bagi Pengusaha dan Sponsor, Bongsu Run Targetkan 500 Peserta0
• Pengurus FPPI Kota Metro Periode 2026-2031 Dilantik0
• Ketua PMI Lampung Lantik Pengurus PMI Kota Metro Masa Bakti 2026-20310
• Pemkot Metro dan Kantor Pertanahan Teken Kerja Sama0
• Bank Lampung Salurkan CSR untuk Kota Metro0

Dalam sambutannya, Sekda Kota Metro menyampaikan apresiasi atas kehadiran Anggota Komisi X DPR RI beserta tim tenaga ahli yang berkenan berdiskusi langsung dengan Pemerintah Kota Metro mengenai pelaksanaan sensus ekonomi dan penguatan kelembagaan BPS.

Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 merupakan salah satu agenda strategis nasional untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Data yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Sekda menjelaskan bahwa pelaksanaan SE2026 di Kota Metro mencakup lima kecamatan, 22 kelurahan, dan 855 Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Dalam kegiatan tersebut, sekitar 106.816 unit usaha dan keluarga berhasil didata dengan dukungan 144 petugas lapangan.

Capaian tersebut, lanjutnya, tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara BPS, Pemerintah Kota Metro, petugas pendataan, serta para pemangku kepentingan yang terlibat dalam menyukseskan pelaksanaan sensus.

Meski demikian, pelaksanaan sensus di lapangan memiliki tantangan tersendiri. Beragam karakteristik usaha, kondisi wilayah, dan situasi masyarakat membutuhkan pendekatan yang tepat agar proses pendataan berjalan sesuai dengan konsep, prosedur, serta target yang telah ditetapkan.

Selain itu, pengawasan dan koordinasi secara intensif juga diperlukan untuk memastikan kualitas data tetap terjaga selama proses pendataan berlangsung.

Sekda menegaskan bahwa evaluasi pelaksanaan SE2026 tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pendataan, tetapi juga untuk mengidentifikasi praktik baik, kendala yang dihadapi petugas dan pengawas, serta berbagai aspek yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan sensus dan survei berikutnya.

Menurutnya, pengalaman pelaksanaan SE2026 di Kota Metro dapat menjadi bahan pembelajaran penting bagi pemerintah daerah, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan kegiatan statistik hingga tingkat lapangan.

Evaluasi tersebut juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi konkret terkait identifikasi unit usaha dan keluarga, pelaksanaan wawancara, pengelolaan beban kerja petugas, serta pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung proses pendataan.

Selain mengevaluasi pelaksanaan SE2026, FGD tersebut juga membahas penguatan kelembagaan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional. Hal ini dinilai penting seiring meningkatnya kebutuhan pemerintah terhadap data yang berkualitas untuk mendukung berbagai kebijakan pembangunan.

Sekda menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan data yang akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketersediaan data yang berkualitas menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah kebijakan, menyusun program prioritas, serta mengukur keberhasilan pembangunan.

Dalam konteks pembangunan daerah, sinergi antara BPS dan pemerintah daerah perlu terus diperkuat, khususnya dalam pengembangan statistik sektoral dan pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola data yang lebih terpadu sehingga informasi statistik dari berbagai sektor dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pemerintah Kota Metro juga mengapresiasi kesempatan berdiskusi secara langsung dengan Komisi X DPR RI. Forum tersebut dinilai strategis untuk menyampaikan kondisi nyata penyelenggaraan statistik di daerah, termasuk kebutuhan penguatan kelembagaan dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas BPS.

Sekda berharap diskusi berlangsung secara terbuka dan konstruktif serta menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.

Ia menambahkan, tujuan utama penguatan sistem statistik bukan sekadar menghasilkan data, melainkan membangun ekosistem statistik yang mampu menyediakan informasi berkualitas dan memastikan data tersebut benar-benar dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan.

Dengan demikian, kebijakan pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi faktual di lapangan, kebutuhan masyarakat, serta perkembangan perekonomian daerah.

Melalui kegiatan FGD ini, Pemerintah Kota Metro berharap kerja sama antara pemerintah daerah, BPS, Komisi X DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mendukung penyelenggaraan statistik nasional yang berkualitas.

Sekda Kota Metro juga menyampaikan terima kasih kepada Anggota Komisi X DPR RI, tim tenaga ahli, BPS RI, BPS Provinsi Lampung, serta jajaran BPS Kota Metro atas partisipasi dan dukungan dalam kegiatan tersebut.

Pemerintah Kota Metro optimistis, evaluasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan penguatan kelembagaan BPS dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas statistik nasional sekaligus memperkuat fondasi perencanaan pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan. [MFH/Diskominfo]