JAKARTA, MFH,-- Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menjadi keynote speaker pada Acara Penandatanganan Kerja Sama Penandatanganan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) Multi Usaha Kehutanan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Kantor Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Gedung JB Tower Lantai 29, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2026).

Pada kesempatan itu, Wagub Jihan menyampaikan Pemerintah Provinsi Lampung siap melakukan penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan perubahan iklim sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani hutan.

Wagub Jihan menekankan bahwa berbagai persoalan di daerah, mulai dari degradasi lingkungan hingga kesejahteraan petani hutan, tidak dapat ditangani secara sendiri oleh pemerintah daerah.

Baca Lainnya :

• 70 Ribu Ton Kopi, PAD Nyaris Kosong: Bupati Parosil Bedah Kebocoran Pajak, Pengusaha Buka Suara0
• Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Ikuti Entry Meeting BPK, Targetkan WTP Tetap Terjaga0
• Bupati Parosil Mabsus Tekankan Pelayanan Maksimal, 88 Pejabat Diminta Keluar dari Zona Nyaman0
• Ground Breaking Jembatan Perintis Garuda Perkuat Akses dan Konektivitas Masyarakat Desa Sukaraja0
• Jembatan Perintis Garuda Dorong Akses Ekonomi dan Pendidikan Warga Lampung Timur0

“Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga pembiayaan, dan sektor swasta. Tantangan perubahan iklim ini tidak bisa kita hadapi secara parsial,” ujar.

Ia menyebut bahwa Provinsi Lampung memiliki posisi strategis sebagai salah satu sentra utama komoditas kakao dunia dan kopi di Indonesia, sehingga penguatan rantai pasok menjadi hal penting agar produksi dan kualitas tetap terjaga.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memperkuat ekosistem rantai pasok kakao dan kopi sehingga Lampung tetap berperan besar dalam sektor tersebut,” harapnya.

Pada kesempatan tersebut, Wagub Jihan menyambut baik kerja sama antara BPDLH dengan Mars Indonesia, Barry Callebaut, dan Olam Food Ingredients.

Ia menilai Kolaborasi ini dapat membuka peluang lebih luas bagi petani untuk mengakses pembiayaan, tidak hanya di Lampung tetapi juga di daerah lain.

Secara khusus, Pemerintah Provinsi Lampung juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT. Olam Food Indonesia yang mencakup peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan kelompok tani hutan, khususnya dalam budidaya kakao berbasis agroforestry berkelanjutan.

Kerja sama tersebut turut diarahkan pada upaya pemulihan lingkungan, penguatan inovasi dan teknologi, serta peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat.

“Kami mengapresiasi langkah para mitra dalam mendukung praktik bisnis yang bebas deforestasi dan menjunjung keadilan gender. Dengan dukungan pembiayaan dan pendampingan teknis, kami yakin petani akan semakin produktif dan sejahtera,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap kolaborasi ini dapat memperkuat ekosistem pembiayaan berkelanjutan melalui integrasi data petani, peningkatan kapasitas, serta optimalisasi penyaluran dana bergulir.

Wagub Jihan juga menyoroti meningkatnya literasi keuangan di kalangan petani yang kini mulai aktif memanfaatkan akses pembiayaan.

“Kita melihat petani sudah semakin memahami pembiayaan. Ini menjadi peluang agar petani Lampung juga bisa memanfaatkan berbagai fasilitas keuangan untuk mengembangkan usahanya,” ujarnya.

Wagub Jihan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung memberikan dukungan penuh terhadap kerja sama antara BPDLH dan para mitra sebagai langkah strategis menuju pembangunan berkelanjutan.

“Dengan dukungan pembiayaan yang tepat dan pendampingan berkelanjutan, petani kita akan semakin mandiri, produktif, dan sejahtera,” pungkasnya.

Dalam forum tersebut, Wagub Jihan juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kehutanan, atas dukungan yang telah diberikan kepada Provinsi Lampung, termasuk pembangunan pagar pembatas antara kawasan Taman Nasional Way Kambas dengan permukiman masyarakat.

Ia berharap perhatian dari pemerintah pusat dan berbagai pihak dapat terus berlanjut guna memperkuat pembangunan kehutanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Lampung. [MFH/Diskominfotik Lampung]