BANDAR LAMPUNG, MFH,-- Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 13 Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Prosesi pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (28/10/2026).

​Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/3795/VI.04/2026 dan Nomor 800.1.3.3/3826/VI.04/2026.

​Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang disampaikan oleh Sekdaprov Marindo Kurniawan menyampaikan bahwa rotasi dan promosi jabatan ini merupakan realisasi dari evaluasi berkala dan penataan manajemen talenta aparatur sipil negara.

Baca Lainnya :

• Pemprov Upacara Peringati Sumpah Pemuda ke-98 0
• Pemprov Lampung Perkuat Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan0
• Lampung Raih Mandaya Award 2026, Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan0
• Wagub Lampung Minta Bendahara Koperasi Merah Putih Transparan Kelola Keuangan 0
• Pemprov Lampung Perkuat Sinergi Pusat-Daerah Jaga Harga Pangan 0

​"Prosesi pelantikan yang Saudara ikuti pada hari ini merupakan muara dari sebuah proses evaluasi, penilaian kinerja, dan penataan administrasi kepegawaian yang terus kita dorong agar semakin objektif dan berbasis kompetensi," ujar Gubernur.

​Pejabat administrator, kata Gubernur, memegang posisi strategis sebagai perpanjangan tangan pimpinan untuk menerjemahkan kebijakan makro ke dalam ranah teknis operasional. Oleh karena itu, kecakapan intelektual dan administratif dinilai belum mencukupi tanpa adanya landasan integritas yang kuat.

​"Saudara adalah jembatan dari setiap kebijakan pimpinan dengan teknis di lapangan. Saudara mengelola sumber daya manusia dan turut mengendalikan pelaksanaan anggaran yang bersumber dari masyarakat. Oleh karena itu hal paling mendasar yang menjadi pondasi mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam bekerja adalah integritas," lanjutnya.

​Dalam arahannya, Gubernur juga memberikan instruksi tegas terkait tata kelola anggaran daerah agar terbebas dari penyimpangan hukum serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

​"Saya meminta dengan sungguh-sungguh, jaga amanah ini dengan kejujuran yang utuh. Tutup rapat-rapat segala celah penyimpangan. Jauhi segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap rupiah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang Saudara kelola harus bermuara pada satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Lampung," tegas Gubernur.

​Menutup amanatnya, Gubernur mengingatkan para pejabat yang dilantik untuk senantiasa menjaga kode etik aparatur sipil negara, baik saat bertugas maupun di kehidupan sosial, mengingat transparansi publik menuntut keteladanan moral aparatur demi menjaga citra Pemerintah Provinsi Lampung. [MFH/Pemerintah Provinsi Lampung]